Jasmerah
Just another WordPress.com weblog

Menggugat Konsep Pahlawan

Menggugat Konsep  Pahlawan

Waspada, Kamis, 12, Nopember 2009

(Suprayitno)[1]

Pengantar

Indonesia sebagai sebuah nation (bangsa) telah memiliki riwayat sejarah yang cukup panjang. Ketika masih bernama “Nusantara”,  sederet komunitas-komunitas politik dalam format monarkhi (kerajaan) telah berdiri, sebut saja Melayu, Sriwijaya, Aceh, Singosari, Majapahit, Mataram, Goa, Ternate, Bugis, Tidore dan lain-lain. Komunitas politik itu telah  membina dan mempersatukan berbagai kelompok suku bangsa, hingga datangnya kekuatan Kolonial Belanda mempersatukan berbagai wilayah itu dengan nama Hindia Belanda.

Hadirnya kekuatan Belanda, memunculkan gerakan kebangsaan untuk menuntut kemerdekaan Indonesia. Persatuan dan kerjasama lintas etnik dan kelompok masyarakat berhasil menghantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan tahun 1945. Sejak itu, Indonesia sebagai nation state telah berdiri. Itu berarti Indonesia sebagai sebuah negara bangsa telah berusia 60 tahun lebih dan telah dipimpin oleh 6 orang presiden sebagai kepala Negara. Dalam masa 60 tahun itu  kita telah memiliki ratusan pahlawan nasional dengan bermacam jenis/gelar seperti, Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Revolusi dan lain sebagainya.

Namun demikian mengapa dalam rentang waktu yang panjang, dan dengan ratusan Pahlawan nasional yang sengaja dijadikan symbol untuk diteladani, Indonesia tidak mampu keluar dari deraan krisis yang berkepanjangan, malah yang muncul adalah anak bangsa yang saling bantai, dan saling bunuh demi mempertahankan prinsip dan egosentrisme yang akhirnya melakukan konflik horizontal dan sekaligus konflik vertical ditengah-tengah penderitaan rakyat yang tidak berkesudahan; penggusuran dan pencarian lapangan pekerjaan sambil berpacu dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Dimanakah urgensinya ratusan pahlawan nasional yang telah diangkat dengan banyak menghasilkan dana itu?

Berdasarkan itulah, paling tidak ada dua asumsi dasar kenapa dipilih tema tersebut: Pertama, barangkali ada yang salah dalam penilaian seorang diangkat menjadi Pahlawan. Kesalahan itu bisa jadi terletak pada konsep pahlawan itu sendiri. Karena kosep pahlawan merupakan sebuah “jaring“ atau kerangka untuk dijadikan indicator  mengukur tindakan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai pahlawan. Jika jaring atau kerangka itu salah, maka salah pula kita menetapkan orang sebagai pahlawan. Oleh karena itu, bila asumsi ini benar maka kita perlu menggugat kembali konsep kepahlawanan tersebut. Kedua, Jika asumsi pertama salah tentu aplikasi atau implementasinya yang tidak benar. Dalam konteks ini kita sering mendengar dalam setiap tanggal 10 november diadakan ritual peringatan hari pahlawan yang selalu dibarengi dengan anjuran untuk “ Menghargai Jasa Para Pahlawan “disertai tabur bunga ke makam pahlawan dan mengunjungi keluarga para pahlawan dengan memberikan santunan. Jika demikian pantaslah kita memaknai hari pahlawan itu, yaitu pahlawan hanya di hargai, bukanlah diteladani. Dengan begitu ada yang salah dalam proses pewarisan nilai kepahlawanan bagi generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Akibatnya jelas kita tidak mampu meneladani sikap para pahlawan kita sebagai modal untuk menata kehidupan bangsa dimasa depan. Disamping itu rupanya para pahlawan juga hanya dipandang sebagai symbol kebanggaan sebuah komunitas/golongan dan lebih ironis lagi sebagai kebanggaan keluarga, bukan sebagai symbol dan teladan bagi bangsa Indonesia.

Konsep Pahlawan

Tidak gampang mengusulkan dan menentukan seseorang untuk menjadi pahlawan., apalagi pahlawan nasional. Barangkali tindakan seseorang hanya dapat berguna bagi keluarga, lingkungan etnik atau sosialnya, karena itu ia hanya menjadi pahlawan bagi keluarga atau lingkungan sosial dan eniknya. Untuk menjadi pahlawan nasional, tindakan dan perbuatannya harus dapat diukur dengan indikator-indikator atau kriteria sebagai berikut;

A.  Warga Negara Republik Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa   hidupnya

1) Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau

2) Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan dalam bidang lain untuk mempertahankan kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau

3) Telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.

B. Perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan yang luas dan berskala nasional.

C. Memiliki konsistensi sikap perjuangan.

D. Memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi.

E. Tidak pernah menyerah pada pihak lawan/musuh dalam perjuangan.

F.Dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai jasa perjuangan.[2]

Dari kriteria itu, dapat dikatakan bahwa pahlawan nasional adalah seorang tokoh yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah melakukan tindak kepahlawanan sebagaimana disebut dalam kriteria diatas dan tindak kepahlawanannya dapat dijadikan teladan bagi bangsa dan negara.  Tentu saja diluar itu dan yang paling penting adalah fakta sebagai bukti adanya tindakan-tindakan yang sesuai dengan kriteria dimaksud.  Kriteria-kriteria itulah yang dimaksud dengan konsep pahlawan. Konsep pahlawan ini dimaksudkan sebagai jaring untuk menyaring fakta / bukti historis tindakan seseorang yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional.

Beberapa Catatan Kritis

Dalam realitasnya, ada beberapa nama pahlawan nasional dikemudian hari digugat kembali oleh sebagaian masyarakat, boleh jadi karena ditemukan fakta-fakta baru yang justru menunjukkan tindakan mereka dimasa lampau bertentangan dengan kriteria kepahlawannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami memberikan cacatan kritis terhadap beberapa butir dari kriteria kepahlawanan yang selama ini telah dipakai sebagai alat untuk menjaring calon-calon pahlawan dari seluruh pelosok negeri.

  1. Pahlawan adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari permasalahan dan terjerumus dalam melakukan kesalahan. Karena itu, kriteria (F) harus mendapat prioritas utama dalam meneliti riwayat hidup seorang calon pahlawan. Seorang calon pahlawan mungkin melakukan tindakan yang menurutnya benar ketika itu demi kepentingan perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia, tetapi salah atau malah merugikan kelompok masyarakat lain. Harus ada penjelasan lanjutan daripada kriteria tersebut misalnya konteks waktu dan ruang dari tindakan calon pahlawan. Benar dan salah mungkin bisa berlaku dinamik dalam konteks perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jika tidak ada penjelasan itu, dikhawatirkan kriteria ini akan menggiring kita untuk mengkultuskan seorang pahlawan dan menyembunyikan hakekat sebenarnya bahwa pahlawan adalah manusia biasa. Atau kita terus akan dihadapkan dengan “gugatan” terhadap pahlawan yang sudah kita tetapkan, karena munculnya isu HAM, Otda, dan lainnya seiring dengan terjadinya perubahan sosial-politik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia hari ini.
  2. Kriteria (A) yang menyatakan pahlawan haruslah warga Negara Indonesia, juga harus direvisi, karena Indonesia sebagai “nation state” baru ada 1945 dan setelah itu baru dibuat undang-undang tentang kewarganegaraan. Bagaimanakah status kewarganegaraan Sisingamangaraja XII Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Sultan Hassanudin dan lain lain yang telah dijuluki Pahlawan Nasional. Kriteria yang lebih bijak adalah “warga Negara Indonesia dan atau seseorang yang lahir di daerah yang yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan R I. Dengan Kriteria ini kita masih tetap bisa menerima pahlawan yang telah ditetapkan.
  3. Kriteria (B) perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Mengingat banyak tokoh yang telah diusulkan  kabur dampak perjuangannya, dan terbatas pada skala lokal, maka kata nasional pada kriteria (B) tersebut perlu ditinjau ulang. Selama ini, ditafsirkan bisa lentur seperti karet, tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Fakta-fakta perjuangan seorang calon pahlawan harus benar-benar diteliti dan perlu disosialisasikan secara nasioanal agar masyarakat luas mengetahui dan memberikan penilaian atas calon yang diusulkan.
  4. Kriteria (E) tidak menyerah pada lawan/musuh dalam perjuangan, juga menimbulkan tafsiran yang berbeda. Menyerah dalam kontek sebagai strategi untuk menyelamatkan/menghindarkan banyak jatuh korban, tentu lebih mulia dari sisi kemanusiaan daripada berjuang sampai mati konyol. Di sisi lain, banyak pahlawan kita juga dalam riwayat perjuangannya “menyerah” walaupun mungkin itu karena ditipu oleh Belanda. Oleh karena itu criteria (E) ini perlu diberikan keterangan  dengan memberikan penjelasan yang lebih masuk akal.
  5. Dengan berbagai kelemahan yang ada pada kriteria pahlawan tersebut ternyata proses implementasinya selama ini juga mengalami distorsi. Dalam butir pertama kriteria (A-1) yang berbunyi “telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata/perjuangan politik/perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai/merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan“, terkesan tidak diaplikasikan semua. Para peserta diskusi dan para narasumber dalam seminar tentang pahlawan, mengamati bahwa seseorang diangkat menjadi pahlawan hanya yang berjuang mencapai, merebut dan mempertahankan kemerdekaan (perjuangan bersenjata). Ini berarti seolah-olah menutup pintu bagi orang-orang yang berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Padahal periode mengisi kemerdekaan telah mencapai setengah abad lebih. Ada banyak aspek atau bidang yang dilakukan warga Negara Indonesia yang mungkin saja dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa atau mensejahterakan bangsa Indonesia dari kehancuran. Karena itu kriteria (A) point pertama perlu diimplementasikan dengan utuh agar muncul pahlawan dalam bidang olahraga penyelamat lingkungan, pemberantas korupsi, budaya dan sebagainya.
  6. Aktualisasi dan implementasi nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda dan masyarakat umumnya perlu ditinjau ulang. Sekali lagi anjuran-anjuran dalam  peringatan hari pahlawan dengan kata-kata “menghargai jasa pahlawan” harus diganti “meneladani sikap dan nilai pahlawan”. Meneladani bermakan  kita harus bisa mengambil hikmah dari masa lampau, sebagai solusi untuk mengatasi problem bangsa di masa sekarang dan masa depan. Kalau menghargai berarti kita memperingati hari pahlawan hanya untuk masa lampau, yakni dengan hanya melakukan’ bagaimana menghargai keluarga para pahlawan dan sekedar melakukan ritual tabur bunga di taman makam pahlawan, setelah itu selesai.
  7. Sejalan dengan point 7,  maka proses pewarisan nilai-nilai pahlawan terkait erat dengan proses pembelajaran Sejarah, baik di tingkat SD, SMP, SMA dan PT. Karena itu perlu dilakukan perubahan dalam mekanisme pembelajaran/metode belajar sejarah dari yang berorientasi pada penghafalan fakta-fakta dan nama tokoh dan peristiwa ke penjelasan secara prosesual (cusalistik) setiap peristiwa sejarah, khususnya tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional, termasuk proses pengangkatannya. Ini bermakna menggiring setiap siswa untuk berpikir rasional dan kreatif. Dengan kata lain, para siswa harus dijadikan subjek dalam proses pembelajaran sejarah, bukannya hanya dijadikan objek. Mungkin perlu dibuat mata pelajaran khusus mengenai Pahlawan Nasional agar pewarisan nilai kepahlawanan berjalan efektif.
  8. Masih terkait  dengan point 7, maka perlu dilakukan penelitian, penulisan dan publikasi tentang ;  Sejarah Para Pahlawan, khususnya di Sumatera Utara dan Sejarah Nama-Nama Tempat/Gedung Pelayanan Publik dan Nama Jalan yang memakai nama-nama tokoh pejuang atau pahlawan bangsa. Semua itu dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran sejarah, khususnya untuk mewariskan nilai-nilai kepahlawanan bangsa bagi generasi muda.
  9. Jika kita sepakat bahwa Nilai Kepahlawanan masih penting dan berguna bagi mengatasi problem kekinian kita, maka sepatutnya dilakukan pewarisan nila kepahlwanan terhadap para pemimpin yang sekarang sedang memegang kendali perjalanan bangsa Indonesia. Merekalah yang seharusnya meneladani sikap dan tingkah laku para pahlawanan bangsa karena pemimpin harus menjadi tauladan bagi generasi muda dan rakyat Indonesia. Dengan begitu proses pewarisan nilai kepahlwanan akan berjalan seiring sejalan dengan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah. Apabila murid dijejali dengan keharusan menjunjung sikap kebersamaan dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu dan golongan sebagaimana dilakukan para pahlawan nasional, sementara para pemimpin bangsa sibuk memupuk semangat dan kepentingan golongan, maka sia-sialah proses pewarisan nila kepahlawanan yang dilalukan disekolah-sekolah terhadap para siswa. Karena generasi muda akan dihadapkan pada pertentangan antara yang idealistic dan realistic.
  10. Adanya pertentangan itulah yang menyebabkan ratusan pahlawan nasional yang sudah diangkat itu menjadi sia-sia, seolah tidak bermakna dalam mengatasi persoalan bangsa yang terus berlangsung hingga hari ini. Kita pantas bertanya, adakah penjualan saham-saham BUMN kepada pihak asing sesuai dengan sikap dan tindakan para pahlawanan kita?
  11. Dalam proses pengusulan setiap calon pahlawan nasional harus dilampirkan daftar riwayat hidup dan perjuangan tokoh tersebut yang disusun secara sistematis, ilmiah dan berdasarkan data-data yang akurat. Persayaratan itu hanya dapat dilakukan dan dinilai oleh profesi sejarawan akademik. Berdasarkan hal itu sudah sepantasnya dimasukkan perwakilan MSI atau Departemen Ilmu Sejarah dari Perguruan Tinggi dalam keanggotaan Badan Pembina Pahlawan Derah (BPPD) di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara.
  12. Sesuai dengan point 9, maka dalam setiap seminar mengenai calon pahlawan yang akan diusulkan seharusnya membahas atau mengkritisi sebuah laporan kajian ilmiah tentang riwayat hidup dan perjuangan seorang calon pahlawan yang diusulkan bukan sekedar membahas kertas-kertas kerja/makalah yang bersifat simplistic dan simbolik sekedar mencari dukungan “bahwa peserta seminar setuju si calon diusulkan”. Dengan demikian proses pertama jika hendak mengusulkan calon pahlawan haruslah membuat penelitian/kajian ilmiah tentang calon dimaksud baru kemudian diseminarkan untuk mencari masukan-masukan dan pandangan dari peserta seminar apakah calon tersebut pantas diusulkan sebagai calon pahlawan nasional.

[1] Sekretaris Umum MSI Cabang Sumatera Utara/Dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra USU

 

[2] Pidato Sambutan Menteri Sosial (Bachtiar Chamsyah, S.E.,) Pada Acara Seminar Nasioanl Perang Sunggal, Medan, Juli 2004, hlm. 4-5.

Iklan

Belum Ada Tanggapan to “Menggugat Konsep Pahlawan”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: