Jasmerah
Just another WordPress.com weblog

Nov
28

Belajar Dari Sejarah Kota Medan

(Suprayitno)

 

Dalam Raker Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 15 September 2009,  sejarah kota Medan dibahas untuk dimasukkan sebagai mata pelajaran tambahan di sekolah. Bagi kalangan sejarawan ini merupakan berita unik dan menarik, sebab belum pernah kedengaran ada partai politik yang membahas isu tersebut. Ini pertanda bahwa partai politik sudah mau memikirkan pendidikan moral masyarakat dan tidak semata-mata mengurusi masalah politik dan ekonomi saja. PKS secara tidak langsung telah mengusung program bahwa kalau mau menjadi bangsa yang maju, beradab dan cerdas belajarlah kepada sejarah.

 

Banyak aspek yang mesti ditekankan dalam proses pembelajaran sejarah kota Medan. Penentuan tema-tema apa yang diajarkan kepada murid sangat tergantung kepada tujuan pendidikan sejarah itu sendiri. Artinya kita mau jadikan apa para siswa sekolah dengan mata pelajaran sejarah kota Medan. Karena dalam sejarah kota Medan ada banyak peristiwa yang memuat sifat-sifat/perilaku kewirausahaan, eklusifisme, heroisme, kesederhanaan, kebersamaan, bahkan hedonisme, dan sebagainya.  Tulisan ini akan mendiskusikan bagaimana sebaiknya sejarah kota Medan diajarkan kepada para siswa sekolah.

Tujuan Mempelajari Sejarah Kota Medan

Kota Medan memiliki sejarah yang panjang. Medan sebagai kota sudah ada sejak abad ke 16 Masehi. Tentu saja banyak peristiwa yang terjadi dalam rentang masa tersebut. Dalam sejarah ada keberhasilan dan ada kegagalan. Dalam proses pembelajaran sejarah sebaiknya kita berikan semuanya, dengan catatan agar kita dapat terhindar dari kegagalan yang serupa.

Isu-isu apakah yang harus diajarkan kepada para siswa dari pengalaman sejarah kota Medan?. Jawaban pertanyaan ini bergantung kepada tujuannnya. Ikrimah Hamidy, Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, menyatakan “pelajaran sejarah kota Medan itu penting untuk mendidik agar para siswa mengetahui karakter dan sejarah kotanya guna menimbulkan kecintaan terhadap daerahnya”. Tujuan ini akan dapat dicapai tergantung kepada kualitas guru dan bahan ajar sejarah yang tersedia. Dalam konteks ini kita mendiskusikan bahan ajar sebagai sumber bagi guru untuk memberikan pemahaman kepada murid tentang sejarah kota Medan yang akan menimbulkan sifat cinta kepada sejarah kota Medan dan lebih dari itu adalah bertujuan memunculkan perilaku atau tindakan si murid sebagai wujud memahami dan mencintai sejarah kotanya sendiri.

Memahami Karakter Sejarah Kota Medan

Untuk memenuhi tujuan ini, pilihan peristiwa dalam sejarah kota Medan dapat dicluster sebagaimana ditulis oleh Budi Agustono. Tetapi perlu dibuat secara lebih detail, tepat sasaran dan proporsional. Sebagaimana kita ketahui, kota Medan mempunyai karakter sebagai kota Industri. Maka peristiwa yang berkaitan dengan proses pembangunan kota Medan sejak masa pra-Kolonial, masa Kolonial menjadi tekanan utama.

 

Bahan ajar mesti memuat berbagai macam hasil bumi yang dikeluarkan dari wilyah ini (Sumatera Timur) sejak masa Kerajaan Aru atau sebelumnya hingga mencapai klimaknya pada masa kolonial, pertengahan abad ke 19 dengan dibukanya perkebunan tembakau. Jadi siwa paham benar mengapa daerahnya menjadi kota industri. Sebagai catatan saja, bahwa semasa Kerajaan Aru (sekitar abad ke-13-16) daerah ini dikenal sebagai penghasil mutiara, padi, daging, ikan, buah-buahan, arak, kapur barus, emas, rotan, madu, lilin, benzoin dll (Cortesao, 1944: 146). Hasil bumi ini telah menarik para saudagar dari berbagai bangsa di dunia untuk berdagang ke wilayah Sumatera Timur.

 

Karakter sebagai kota industri tentu memunculkan kaum enterpreneur  yang pengalamannya bisa dijadikan pelajaran bagi para siswa. Dalam konteks ini ada  J. Nienhuys dan J.T. Cremer dua pengusaha yang sukses mendirikan perusahaan Deli Maatchappaj. Karena itu sejarah Deli Maatschappij, Deli Spoorweg Maatschappij, Javasche Bank, Firma Van Nie en Co, Deli- Proefstation, Hotel de Boer, Hotel Medan, Gedung Kota Praja dan peranan Sultan Deli   menjadi topik pembelajaran yang penting bagi para siswa.

 

Medan sebagai kota atau istana raja yang dahulunya dikenali dengan Meidan atau Madina sudah wujud sejak abad ke-16 dan terus berkembang menjadi kota industri perkebunan yang modern sejak awal abad ke-20. Medan sebagai kota perkebunan dijiwai oleh semangat kerja keras, kemajuan dan keberanian. Semangat inilah yang meresapi setiap orang yang datang ke kota Medan.

 

Medan memang dibangun oleh para pemodal besar, tetapi peranan kaum buruh tidak boleh diketepikan. Karena itu, peranan mereka perlu menjadi bahan pelajaran bagi para siswa. Kaum buruh juga berperan dalam pembangunan kota Medan. Secara tidak langsung dana pembangunan kota Medan disumbang oleh kaum buruh, melalui pajak judi/pasar malam disetiap akhir bulan di perkebunan-perkebunan ( Jan Breman, 1997).

 

Medan juga berkarakter sebagai kota revolusi atau perjuangan dan  budaya yang melahirkan para pejuang dan pemikir budaya. Dari Medan banyak muncul tokoh pergerakan, budayawan dan wartawan handal. Sebut saja misalnya Hamka dan H. Mohd. Said. Mohd. Said dikenal tidak saja sebagai wartawan, tapi sekaligus penulis dan politikus yang pemikiran dan aktivitas politiknya turut menentukan proses pembentukan Negara Kesatuan R.I. di Sumatera Utara (Suprayitno, 2001). Karya beliau  Kolie Kontrak dan  Aceh Sepanjang Abad menjadi rujukan penting  di perguruan tinggi.

 

Beberapa dari tokoh itu telah diabadikan menjadi nama-nama jalan utama di kota Medan. Namun saya yakin bahwa kebanyakan siswa tidak dapat mengenali siapa itu H.M. Joni, Mr. Mohd. Hasan, Sugondo Kartoprodjo, dr. Pirngadi, Selamat Ginting, F.L. Tobing, A.E.Kawilarang, Bedjo meskipun mereka mungkin setiap hari berjalan melalui jalan yang menggunakan nama-nama mereka. Sejarah dan perjuangan mereka mesti menjadi bahan pembelajaran sejarah bagi siswa.

 

Sebagai kota budaya, di Medan telah muncul berbagai macam kesenian yang mencerminkan keberagaman etnik di Indonesia misalnya Ronggeng dan Ketoprak Door. Medan dalam konteks ini telah berperan sebagai kota pembauran sosial budaya. Hamka menyatakan ketika Medan masih bernama Deli, bahwa  anak Deli adalah satu tunas yang mekar dari pembangunan bangsa Indonesia. Ayahnya seorang yang berasal dari Minangkabau, ibunya berasal dari daerah Kedu, bahasa Melayunya lancar, sehingga menjadi tumpuan pertama dari pembinaan Bahasa Indonesia Baru” (Reid, 1987: 109).

 

Membangun Kesadaran Sejarah

Dengan mengetahui karakter sejarah kota Medan dan riwayat perjuangan para tokoh tersebut diharapkan akan muncul kesadaran para siswa untuk mencintai dan memiliki kota Medan. Untuk mendapatkan pemahaman sejarah, murid harus paham benar akan sejarah kota Medan. Setelah paham barulah muncul rasa cinta yang pada gilirannya melahirkan perilaku untuk bertindak memelihara, menjaga kelangsungan sejarah kota yang kita cintai ini.

 

Kesadaran sejarah dapat dibina melalui keteladanan yang kita dapat dari pengalaman tokoh-tokoh sejarah di masa lampau. Namun keteladanan mereka tidak akan bermakna apabila para pemimpin bangsa ini sendiri tidak memberikan keteladan yang baik kepada masyarakatnya. Siswa sekolah akan lebih cepat memahami apa yang masih nyata nampak dalam kehidupan kontemporer mereka daripada keteladan yang mesti dipelajari dan direnungi melalui pelajaran sejarah. Oleh itu, membangun kesadasaran sejarah tokoh-tokoh  masyarakat, pengambil kebijakan publik memberi teladan yang baik ketika mereka menjadi pemimpin atau pejabat. Kalau para wakil rakyat yang duduk di DPRD Medan mulai membahas pentingnya membangun kesadasaran sejarah siswa melalui pengetahuan sejarah kota Medan, tentu suatu cara yang terpuji dan memang sepantasnya begitu. Dengan cara begini tujuan kita memberikan kesadaran sejarah pada para siswa akan bermakna positip. Kecintaan kepada sejarah kota Medan dengan sendirinya akan mudah diperoleh, karena contoh yang diberikan oleh masa lampau dan masa sekarang selaras dan harmoni.

 

Sejarah membutuhkan bukti bukan sekedar narasi. Siswa  tidak akan percaya seandainya seorang guru menyatakan bahwa pawai raksasa pada acara pembacaan teks Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pernah  diadakan di Lapangan Merdeka Medan. Karena kondisi Lapangan Merdeka saat ini sama sekali tidak mencerminkan suasana masa lampau yang penuh heroik. Para siswa juga tidak akan percaya jika dikatakan bahwa di sebuah rumah dipersimpangan Jalan Sisingamangaraja dan Amaliun pernah diadakan rapat para tokoh pergerakan membahas agenda perjuangan sesaat setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Kenapa? Karena disitu tidak ada lagi berdiri rumah tempat pertemuan itu berlangsung, tetapi yang ada hanyalah sebuah Mall Yuki Simpang Raya.

 

Jadi jangan heran jika guru suatu saat bisa ditertawai muridnya sendiri dan dianggap sebagai pembual. Kalau sudah begini, bukan domainnya guru lagi tapi urusan pengambil kebijakan publik, termasuk para wakil rakyat. Dengan munculnya kesadaran sejarah di kalangan pelajar sejak di bangku sekolah, diharapkan berdampak positif kepada perilakunya ketika ia kelak menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Tidak menjadi pemimpin yang justru menghancurkan atau menghilangkan bukti-bukti kebesaran sejarah Kota Medan.

 

Iklan
Nov
28

Sumatera Utara Pada Masa Revolusi Kemerdekaan

(Suprayitno*)

 

Daerah Sumatera Utara pada masa revolusi kemerdekaan, meliputi tiga buah keresidenan yakni Sumatera Timur, Tapanuli dan Aceh. Wilayah itu memberikan sumbangan penting kepada proses perjalanan sejarah bangsa Indonesia sehingga hari ini. Ada banyak peristiwa yang berlaku di Sumatera Timur dan Tapanuli selama periode revolusi kemerdekaan antara tahun 1945-1949. Oleh karena itu, kita akan batasi untuk membicarakan beberapa peristiwa yang karena substansinya memberikan peranan penting pada proses sejarah nasional Indonesia. Peristiwa yang akan dipaparkan adalah, pembentukan Pemerintahan  Republik Indonesia atau Propinsi Sumatera di Medan dan proses perjuangan menegakkan dan mempertahankannya dari upaya penghancuran yang dilakukan oleh musuh-musuh republik di Sumatera Utara.

Inilah isu penting yang akan dibicarakan untuk memenuhi tuntutan judul yang diberikan panitia kepada penulis. Dari sini kita akan menemukan bagaimanakah peranan Sumatera Utara dalam masa Revolusi Kemerdekaan. Di kawasan Medan, dahulu dikenal dengan Medan Area, sesungguhnya awal dari proses panjang perjuangan menegakkan proklamasi kemerdekaan Indonesia di Sumatera Utara sehingga meluas ke Tapanuli dan perbatasan Aceh.

 

Medan Sebagai Pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera

 

Pada tanggal 29 Agustus 1945, Mr.T.M. Hasan dan Dr. Amir  tiba  di Medan. Mr. T. M. Hasan dan dr. Amir diangkat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945. Mr.T.M Hasan diberikan kekuasaan penuh untuk mengangkat Residen (Kepala Daerah) dan pegawai pemerintah, Dr. Amir dijadikan Wakil Gubernur. Mr. Abbas ditugaskan untuk membentuk Komite Nasional Indonesia (KNI) dan Dewan Perwakilan Daerah di seluruh Sumatera. Di samping itu, PPKI juga menetapkan Partai Nasional Indonesia (PNI) sebagai partai negara dan Barisan Keamanan Rakyat (BKR) sebagai pengawal republik. Kemudian atas usul Mr.T.M. Hasan dan Dr. Amir, PPKI mengesahkan kota Medan sebagai ibukota Prponsi Sumatera.[1]Sehari kemudian 3 (tiga) wakil Sumatera itu berangkat ke Palembang dengan pesawat tempur Jepang untuk mengimplimentasikan tugas-tugas yang diberikan oleh PPKI bersama-sama dengan M.Syafei dan Adinegoro.

T.M. Hasan sebagai Gubernur Sumatera[2] mencoba merangkul semua golongan masyarakat di Medan, baik dari golongan tokoh pergerakan politik maupun dari tokoh-tokoh kerajaan. Akan tetapi upaya kedua wakil PPKI itu belum membuahkan hasil dan bersamaan dengan itu sampai ke Medan berita-berita tentang datangnya  kapal perang Sekutu di Padang dan Sabang. Di samping itu selang dua hari setelah Mr.T.M.Hasan dan Dr. Amir sampai di Medan, sekelompok kecil pasukan Sekutu lebih dahulu tiba di Medan dibawah pimpinan perwira Belanda, Letnan Brondgeest.[3] Brondgeest dan empat orang lainnya dikirim dari Markas Admiral Mountbattens, Komandan South East Asia Command (SEAC) di Kondy (Cylon) dengan instruksi untuk mengawasi persiapan pendaratan pasukan Sekutu di Medan. Mereka mengorganisasi pembebasan orang-orang Belanda dari kamp tawanan Jepang dan membuat laporan tentang keadaan di Sumatera.

Kondisi itulah yang akhirnya membuat sejumlah tokoh pergerakan yang tergolong dalam panitia penolong Gyugun, Heiho mendesak Mr. T.M.Hasan agar segera bertindak memproklamasikan Republik Indonesia. Akhirnya pada tanggal 30 september 1945,  700 rakyat berkumpul di Markas Taman Siswa untuk melakukan pertemuan massa Barisan Pemuda Indonesia (B.P.I.).[4] Suasananya sangat tegang, menggambarkan frustasi, kecemasan, dan harapan yang semakin meningkat meliputi kota Medan. Ahmad Tahir dan Sugondo membacakan pidato-pidato pembukaan. Kemudian Mr.T.M.Hasan berbicara, ia menjelaskan tentang peristiwa 17 Agustus 1945 di Jakarta, dan menegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan dan pemerintah Republik saat ini sudah ada. Namun demikian ia belum memiliki wewenang untuk membentuk sebuah aparatur pemerintahan karena sampai saat ini konfirmasi secara tertulis tentang pengangkatannya sebagai Gubernur masih belum diterima dari Soekarno.

Setelah menerima konfirmasi resmi mengenai pengangkatannya sebagai Gubernur  tanggal 2 Oktober 1945, Mr.T.M.Hasan kemudian memerintahkan pengibaran bendera merah putih di seluruh Sumatera dan mulai mengeluarkan dekrit[5], sebagai Gubernur. Dekrit itu pula yang menandai secara resmi berdirinya Pemerintahan Republik Indonesia Propinsi Sumatera di Medan. Dekrit No.1-X- tanggal 3 Oktober 1945 itu  dengan resmi mengangkat sepuluh orang Residen Propinsi Sumatera. Sepuluh orang Residen yang diangkat itu adalah sebagai berikut: 1. Dr. Ferdinand Lumbantobing (Residen Tapanuli), 2. Teuku Nyak Arief  (Residen Aceh), 3. Mr. Mohammad Yusuf (Residen Sumatera Timur),  4. Mohammad Safei (Residen Sumatera Barat), 5. Ir.Indra Tjahya (Residen Bengkulu), 6. Dr. A. Syagaf  Yahya (Residen Jambi), 7. Dr. A.K. Gani (Residen Palembang), 8. Mr. Abd. Abbas (Residen Lampung), 9. M.A. Syarif (Residen Bangka dan Belitung), 10. Aminuddin menjadi Residen Riau berkedudukan di Pakan Baru.

Dalam usahanya memperlancar roda pemerintahannya, Mr. T.M. Hasan kemudian melalui dekrit No. 2-X- Tanggal 3 Oktober 1945 mengangkat sepuluh orang penasehat Gubernur. Sepuluh penasehat itu adalah: Tengku Hafas, Residen yang diperbantukan pada Kantor Gubernur, Mas Tahir, Sekretaris Gubernur, dengan beberapa pegawai tinggi yang diperbantukan pada Gubernur Sumatera yakni; Mangaradja Soangkupon, dr. Pirngadi, Mr. T.M. Hanafiah, Abu Bakar Djaar, Raden Mohammad Amrin, Tengku Abdul Hamid, Abdul Xarim M.S., dr. Sahir Nitihardjo.

Di samping itu dengan Dekrit No. 3-X- Tanggal 3 Oktober 1945, Mr. T.M. Hasan juga mengangkat empat Wali Kota untuk empat kota madya di Sumatera yaitu; Mr. Luat Siregar (Medan), Barnawi (Bukit Tinggi), dr. Hakim (Padang), dan Ir. Ibrahim (Palembang).[6] Dalam perkembangan selanjutnya staf Gubernur Sumatera ditambah menjadi 15 orang, yakni:

  1. Mangaraja Soangkupon sebagai Residen diperbantukan pada Gubernur Sumatera
  2. Mas Tahir sebagai Sekretaris Gubernur Sumatera
  3. A. Karim M.S. sebagai Asisten Residen diperbantukan pada Gubernur Sumatera
  4. Mr. T.M. Hanafiah sebagai Kepala Jawatan Kehakiman
  5. R. Muhammad Amrin sebagai Kepala Jawatan Keuangan
  6. Abu Bakar Jaar sebagai Kepala Jawatan Pendidikan
  7. Tengku Abdul Hamid sebagai Kepala Jawatan Kemakmuran
  8. Dr. Tengku Mansur sebagai Kepala Jawatan Kesehatan
  9. Dr. Sahir Nitihardjo sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan pada Gubernur Sumatera

10.  Mr. Tengku Zulkarnaen sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan

11.  A. Mutholib Moro sebagai Jaksa Tinggi

12.  Dr. R. Pringadi sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan pada Gubernur Sumatera merangkap Kepala Rumah Sakit Umum Kota Medan.

13.  Tengku Usman Husin sebagai Juru Bahasa

14.  Tengku Maimun Habsyah sebagai Juru Bahasa

15.  Tuanku Mahmud sebagai Residen diperbantukan pada Gubernur Sumatera sebagai Inspektur memeriksa keadaan pemerintahan[7]

Mengingat di daerah Sumatera Timur terdapat wilayah kerajaan dan statusnya diakui dalam pasal 18 UUD 1945, maka Mr. T.M. Hasan selaku Gubernur Sumatera mengangkat lima orang Wakil Pemerintah untuk kerajaan-kerajaan di Sumatera Timur sebagaimana disebut dibawah ini;

  1. Tulus, Wakil Pemerintah RI untuk Deli Serdang berkedudukan di Medan
  2. Tengku Amir Hamzah, Wakil Pemerintah RI untuk Langkat berkedudukan di Binjai
  3. Madja Purba, Wakil Pemerintah RI untuk Simalungun berkedudukan di Pematang Siantar
  4. Ngerajai Meliala, Wakil Pemerintah RI untuk Tanah Karo berkedudukan di Kaban Jahe
  5. Tengku Musa, Wakil Pemerintah RI untuk Asahan berkedudukan di Tanjung Balai[8]

Kelima Wakil Pemerintah itu dalam menjalankan urusan pemerintahan sehari-hari melakukan kontak langsung dengan Residen Sumatera Timur di Medan.

Perlu  dijelaskan, bahwa sebagian dari Residen yang diangkat Gubernur Sumatera itu (Aceh, Sumatera Barat, Riau, Palembang, dan Lampung) sudah lebih dahulu melaksanakan tugas di daerahnya masing-masing atas pengangkatan KNI Daerahnya, sebelum keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera. Dr. A.K. Gani dan Mr. Abdul Abbas bahkan sejak tanggal 25 September 1945 telah mendapat surat pengangkatan resmi dari Presiden Sukarno. Namun demikian demi kelengkapan administratif, penetapan Gubernur itu memang masih perlu dikeluarkan. Surat keputusan itu sangat penting sekali dan menjadi landasan kuat untuk bertindak. Semua surat keputusan itu disampaikan melalui telegram.

Setelah itu, Mr. T.M. Hasan menetapkan sebuah gedung yang terletak di Jalan Istana No.15 sebagai Kantor Gubernur Sumatera. Pada tanggal 4 Oktober 1945, pengangkatan para pejabat tinggi Negara Republik Indonesia Propinsi Sumatera itu diumumkan secara resmi melalui harian “Soeloeh Merdeka” dibawah pimpinan Jahya Jacob. Sejalan dengan itu, secara cepat Mr. T.M. Hasan juga memerintahkan mobilisasi umum untuk mengambilalih kekuasaan dari tangan Jepang. Perintah itu dalam satu hari saja telah dilaksanakan secara serentak di segenap penjuru kota Medan. bahkan juga di daerah-daerah lainnya di wilayah Sumatera Timur. Dengan cepat semua jawatan pemerintah,  kepolisian, kantor telepon, telegraf, kereta api, dan lainnya diambilalih dari tangan Pemerintah Militer Jepang. Mr. T.M. Hasan juga memerintahkan pembentukan Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah Sumatera Timur. Dua orang tokoh moderat yaitu, dr. Soenarjo dan dr. Djabangun diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua.

Dengan demikian sejak tanggal 3 Oktober sampai November 1945, struktur dasar Pemerintahan Republik di Sumatera telah berdiri. Pada tanggal 9 Oktober 1945 diselenggarakan pawai raksasa sebagai sarana untuk menunjukkan kepada dunia (Sekutu dan NICA/Belanda), bahwa Kemerdekaan itu bukan hanya kemauan Sukarno-Hatta saja, tetapi seluruh rakyat. Pada saat itu seluruh jalan-jalan utama di Kota Medan dipenuhi oleh ribuan pendukung Republik yang berbaris ke seluruh penjuru kota menyuarakan dukungan kepada Republik dan Presiden Sukarno. Namun demikian rintangan terhadap pembentukan pemerintahan Republik terus menghadang di depan. Rintangan itu datang dari kekuatan militer Belanda/NICA dan Pasukan Sekutu.

Dalam tahap awal, Mr. T.M. Hasan membuat peraturan tentang pengangkatan pegawai. Pengangkatan pegawai rendah sampai menengah dilakukan oleh Residen, sedangkan dari pegawai menengah ke atas dilakukan oleh Gubernur. Struktur penggajian yang dilakukan oleh Mr. T.M. Hasan pada saat itu masih mengikuti model Belanda, yaitu Gaji Gubernur Rp. 1200, Residen Rp. 800, Bupati Rp. 500, Patih Rp. 400, Wedana Rp. 300, dan Camat Rp. 200 perbulan.[9] Pada masa awal revolusi kemerdekaan di Sumatera, para pegawai negeri banyak membantu proses pengambil alihan pemerintahan dari tangan Jepang. Berkat pengalaman mereka, roda pemerintahan berjalan dengan lancar dan karena itulah proses penyusunan administrasi pemerintahan di Sumatera berjalan baik.

Menyadari bahwa ancaman terhadap Pemerintahan Propinsi Sumatera demikian besar,  maka pada tanggal 7 Oktober 1945, dua hari setelah Presiden Sukarno membubarkan BKR dan memerintahkan pembentukan TKR, Gubernur Sumatera Mr.T.M. Hasan, mengangkat kordinator-kordinator TKR di setiap Residensi.. Sebagai kordinator untuk daerah Sumatera Timur diangkatlah  Abdul Xarim M.S. dan untuk daerah Tapanuli dr. Ferdinand Lumbantobing. Mengingat tugasnya sebagai asisten senior pada kantor Gubernur, maka pada tanggal 9 Oktober 1945, Abdul Xarim M.S. mengangkat Mahruzar (adik kandung Perdana Menteri Sutan Sayhrir) sebagai formatur untuk membentuk organisasi ketenteraan. Pada tanggal 10 Oktober 1945  dalam  pertemuan untuk membentuk TKR Sumatera Timur,  Ahmad Tahir terpilih sebagai Komandan  TKR Sumatera Timur. Sementera TKR Tapanuli dipimpin oleh Pandapotan Sitompul, TKR Aceh dipimpin Syamaun Gaharu, TKR Riau dipimpin oleh Hasan Basri, TKR Sumater Barat dipimpin oleh Dahlan Jambek, TKR Jambi dipimpin oleh Abun Jani, dan TKR Palembang dipimpin oleh Hasan Kasim. Markas Besar TKR Sumatera berkedudukan di Lahat Sumatera Selatan. Sejak bulan Nopember 1945, Dr. A.K. Gani diangkat oleh Markas Besar TKR di Jawa sebagai organisator dan koordinator TKR Sumatera. R. Soehardjo Hardjowardojo diangkat sebagai Kepala Markas Besar TKR Sumatera.[10] Dr. A.K. Gani kemudian mengeluarkan intruksi yang menyatakan bahwa Sumatera dibentuk menjadi enam divisi dibawah Komandan Mayor Jendral Suhardjo Hardjo Wardjojo. Unit-unit TKR Sumatera Timur dan Tapanuli  dijadikan Divisi IV dan VI.[11] Di Medan dibentuk  satu unit polisi militer. Pada tanggal 26 Januari TKR Sumatera diubah namanya menjadi Tentera Republik Indonesia (TRI), sesuai dengan instruksi Pemerintah Republik di Jawa.

Tanggal 12 April 1946 Mr.T.M. Hasan mengangkat 100 anggota Dewan Perwakilan Sumatera (DPS) dan juga mengumumkan nama-nama anggotanya. Diantaranya dua puluh anggota diangkat dari Sumatera Timur dan sebelas dari Tapanuli.[12] Sidang DPS itu akan dilaksanakan di Bukit Tinggti pada tanggal, 17 April 1946. Pada saat itu Mr.T.M. Hasan telah membubarkan Pemerintahan Darurat Militer di Sumatera Timur dan mengangkat Luat Siregar sebagai Residen Sumatera Timur. Pada tanggal 15 April 1946 secara resmi Pusat Pemerintahan Propinsi Sumatera  berkedudukan di Pematang Siantar.

Sehari kemud­ian Abdul Xarim M.S. dan Luat Siregar, dan 18 orang anggo­ta DPR lainnya berangkat juga ke Bukit Tinggi. Sidang DPR segera dibuka pada tanggal 17 April 1946 dan dihadiri oleh seratus anggota. Gubernur Mr. T.M. Hasan dipilih sebagai Ketua Sidang dan pemimpin Partai Sosialis, Dr. Gindo Siregar sebagai Wakil Ketua. Beberapa anggota Dewan Ekseku­tif juga telah dipilih yaitu: Dr. Gindo Siregar dan Dr. Sunaryo (Sumatera Timur), Mr. Rufinus Lumbantobing(Tapanu­li), Soetikno (Aceh), Tjik Wan (Sumatera Selatan), dan Mohammad Nasrun (Sumatera Barat).

Sidang DPS berhasil memutuskan struktur formal Pemer­intahan Republik di Sumatera. Secara mendasar DPS  memutuskan bahwa propinsi dikepalai oleh seorang Gubernur, sub-propinsi dikepalai oleh wakil gubernur (Gubernur muda), karesidenan dikepalai oleh seorang residen. Kabupaten dikepalai oleh seorang bupati, kawedanaan oleh seorang Wedana, dan Kecamatan oleh seorang Camat dan dibawahnya terdapat para Kepala Nagari, Huta, Kampung, desa  dan sebagainya. Di samping itu diputuskan juga undang-undang tentang pembentukan departemen-departemen pemerintahan yang bertu­gas menangani masalah keuangan, kesejahteraan sosial, kesehatan, komunikasi, agama, penerangan, keamanan dan pertahanan. Setiap departemen memiliki cabang-cabangnya di tingkat residensi. Sidang DPR itu juga berhasil memutuskan sebuah departemen khusus untuk menangani masalah perkem­bangan ekonomi, pendidikan, dan perkebunan.

Keputusan penting dari Sidang DPS itu adalah pemba­gian Sumatera dalam tiga sub propinsi (daerah administra­tif), yaitu Sumatera Utara (Residensi Aceh, Sumatera Timur, dan Tapanuli), Sumatera Tengah (Residensi Sumatera Barat, Riau, dan Jambi), dan Sumatera Selatan(Residensi Palembang, Bengkulu, Lampung, dan Bangka/Belitung). Tiap-tiap propinsi merupakan daerah administratif yang tidak memiliki kekuasaan otonomi atau lembaga pemerintahan dan dikepalai oleh seorang Gubernur Muda. Gubernur Muda ber­tanggung jawab untuk mengkoordinasikan berbagai pemerinta­han residensi di wilayahnya.[13]

Sidang DPS Sumatera ditutup pada tanggal 19 April, Mr. T.M. Hasan kemudian kembali ke Pematang Siantar. Pelaksaan keputusan Sidang DPR bukanlah pekerjaan mudah. Baru pada bulan Mei dapat dibentuk Departemen Perkebunan, Penerangan, dan Ekonomi. Pada awal bulan July menyusul dibentuk Dewan Penasehat Pemerintah untuk masalah Perkebu­nan dan Perkembangan Ekonomi. Dewan ini dipimpin oleh Ir. Indratjaya, dan Dr. Gindo Siregar. Dewan itu ditugaskan untuk mengawasi aktivitas ekonomi pemerintah di Sumatera, termasuk mengoperasikan tambang minyak di Pangkalan Beran­dan dan Pangkalan Susu, mengontrol pajak dan sirkulasi mata uang dan perdagangan. Pada bulan Agustus departemen-departemen lainnya juga dibentuk yaitu, Kesehatan, Pendid­ikan, Agama, Pertahanan. [14]

Pemerintah Negara Republik Indonesia Propinsi Sumat­era berusaha terus untuk merehabilitasi perekonomian yang telah hancur pada masa Jepang. Sejak pertengahan tahun 1946, keadaan makanan dan pakaian penduduk tekah mengalami perbaikan. Pendudukan yang berpakaian goni sudah hampir tidak ada lagi. Di samping itu, perekonomian rakyat di­bimbing oleh pemerintah dengan cara koperasi. Salah satu usaha kearah ini adalah pemerintah telah berusaha memper­banyak penanaman padi, membuat irigasi, mendistribusikan tanah, dan memasukkan bahan-bahan kebutuhan pokok dari luar negeri dengan cara barter dengan hasil bumi Indone­sia. Di bidang sosial pemerintah telah membentuk sebuah panitia pengurus romusya dan orang-orang miskin yang kemudian bekerjasama dengan Jawatan Agama.[15]

Dalam bidang keuangan Pemerintah Republik mengalami kesulitan, sebab secara resmi sampai tahun 1946 belum memiliki mata uang sendiri. Di Sumatera yang beredar adalah mata uang Jepang. Dalam peredarannya mata uang Jepang terlalu banyak di masyarakat, sehingga nilai terus merosot. Sebaliknya harga-harga barang terus melambung tinggi. Penyebab inflasi mata uang Jepang itu teranyata adalah ulah pemerintah Belanda. Diketahui umum bahwa Pemerintah Inggris di Singapura telah mendapatkan klise untuk mencetak uang itu dan kemudian alat-alat itu jatuh ke tangan Belanda. Dengan alat itu akhirnya Belanda dapat menyebarkan uang palsu ke daerah republik.[16] Untuk mengatasi masalah itu maka Mr. T.M. Hasan mengeluarkan Maklumat No,20 /mgs Tanggal 2 Desember 1946 yang mengumumkan berlakunya Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai alat tukar yang syah dengan kurs satu rupiah ORI sama dengan seratus rupiah uang Jepang.

Namun demikian hal ini ternyata belum bisa mengatasi persoalan keuangan pemerintah propinsi Sumatera. Pada awal 1947 anggaran  belanja untuk gaji pegawai dan biaya perjuangan sudah tidak terpenuhi. Kas negara belum cukup untuk memenuhi kebutuhan belanja pemerintah. Upaya meminta bantuan ke Pemerintah Pusat untuk mengirimkan ORI juga tidak berhasil. Akibatnya Mr. T.M.Hasan selaku Gubernur Sumatera dan Wakil Pemerintah Pusat di Sumatera meminta pertimbangan Menteri Keuangan RI, Mr. Syafruddin Prawiranegara agar Pemerintah Propinsi Sumatera dapat mencetak uang sendiri. Syafruddin menjawab, Sumatera mencetak promesse saja , bukan uang tapi “surat janji”. Hasan memandang uang kertas lebih efektif daripada promesse Atas pertimbangan itu, maka  Mr. T.M. Hasan  memutuskan untuk mencetak uang kertas URIPS (Uang Republik Indonesia Propinsi Sumatera) dan diberlakukan pada tanggal 8 April 1947 melalui Maklumat No. 92/KO. URIPS ditandatangani oleh Kepala Jawatan Keuangan Propinsi Sumatera  dan Direktur Bank Negara Indonesia di Pematang Siantar. Harga satu rupiah URIPS sama dengan satu rupaih ORI dan seratus rupiah uang Jepang.  Mr. T.M. Hasan kemudian menetapkan Bank Negara Indonesa sebagai  Bank milik pemerinatah melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1946.[17] Masalah keuangan sebagai penggerak roda pemerintahan dan perjuangan akhirnya dapat diatasi oleh Mr. T. M. Hasan. Upaya selanjutnya adalah mencari Sumber Daya Manusia yang handal untuk mendukung kinerja Jawatan Keuangan Propinsi yakni dengan mencari ahli percetakan uang, ahli keuangan, ahli bank, dan ahli pegadaian. Termasuk dalam rangka itulah Mr. T. M. Hasan dan R.M. Amrin melawat ke Sumatera Selatan.

Setelah Pematang Siantar diduduki pasukan Belanda dalam Agresi bulan Juli 1947, ibukota Pemerintahan Propinsi Sumatera dipindahkan ke Bukit Tinggi. Setelah itu Pemerintah Propinsi Sumatera direorganisir  kembali dengan kebutuhan perjuangan melawan Belanda dan efektifitas roda pemerintahan di Sumatera. Untuk itu sejak tangal 1 Juni 1948, Sumatera dijadikan 3 Propinsi, yakni Sumatera Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Mr. T. M. Hasan diberhentikan dengan hormat sebagai Gubernur Sumatera dan kemudian diangkat menjadi Komisaris Pemerintah Pusat untuk Sumatera.

 

Medan Area[18]: Perjuangan Awal Mempertahankan Proklamasi

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu, maka tentara ke-14 SEAC yang berada dibawah pimpinan Letnan Jenderal Sir Miles Demsey ditugaskan untuk menduduki daerah Malaya, Singapura, Sumatera dan Jawa.. Tentara Sekutu yang ditugasi menduduki Jawa dan Sumatera diberi nama Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI), yang dikepalai oleh letnan Jenderal Sir Philip Christison berkedudukan di Jakarta. Penda­ratan tentara Sekutu di pelabuhan Belawan Medan berlangsung pada tanggal 10 Oktober 1945.[19] Kedatangan Brigade-4 Divisi India ke-26 dibawah pimpinan TED Kelly, diikuti pula oleh para pembesar NICA. Upacara penyerahan serah terima kekuasaan dilakukan pihak Jepang diwakili oleh Jender­al Sawamura se­dangkan pihak Sekutu diwakili oleh Brigadir Jenderal TED Kelly.. Setelah selesai serah terima kekuasaan, tentara Sekutu langsung berangkat ke Medan. Mereka ditempatkan pada tempat-tempat yang telah dipersiapkan oleh Letnan Brondgeest yang telah hadir di kota Medan, di beberapa tempat seper­ti di Hotel de Boer (Dharma Deli), Grand Hotel (Granada), Hotel Astoria (Angkasa), Gedung NHM (Nederlands Handels Maatschappij), dan lain-lain. Beberapa hari kemudian, kompi Batalyon-6/SWB pindah ke Brastagi dan menempati gedung Plantersschool (bekas tempat tawanan sipil Belanda) masa pendudukan tentara Jepang.

Belanda kemudian melakukan manuver baik secara politik dan militer dengan melakukan perun­dingan rahasia dengan pejabat-pejabat tinggi sipil dan militer Inggris yang terdiri dari Panglima SEAC Laksamana Mountbatten, Panglima AFNEI Letnan Jenderal Christison, Menteri Penerangan Lawson dan Penasehat Politik M.E Dening, yang berlangsung di Singapura.[20]Di Medan, Brigjend TED Kelly  tanggal 18 Oktober 1945 kemudian mengeluarkan maklumat yang berisikan larangan memegang senjata kepada bangsa Indonesia dan harus menyer­ahkannya kepada tentara Sekutu.

Maklumat itu  menimbulkan kecurigaan bangsa Indonesia terhadap tentara Inggris  dan menyakinkan para pemim­pin Indonesia bahwa Inggris pada hakekatnya sebagai tenta­ra kolonial yang membantu Belanda menjajah kembali Indone­sia. Kecurigaan menjadi nyata setelah mereka melakukan propokatif dan teror terhadap bangsa Indonesia setelah berada di kota Medan. Hilangnya simpati dan timbulnya rasa kebencian terhadap tentara Inggris menjadi besar setelah mendapat berita tentang pertempuran 10 Nopember 1945 di kota Surabaya. Perasaan permusuhan semakin memuncak dan tajam, sehingga melahirkan sikap dan tindakan permusuhan dari golongan pemuda terhadap tentara Inggris.

Di kota Medan, Inggris memperkuat kedudukan dengan menentukan batas-batas daerah kekuasaannya. Sejak tanggal 1 Desember 1945 diberbagai sudut kota Medan di daerah kekuasaan Inggris, terpampang tulisan Fixed Boundaries, dan daerah inilah kemudian terkenal menjadi Medan Area.[21] Peristiwa yang terjadi telah membuat keadaan semakin tegang, dan permusuhan antara tentara Inggris dengan pemuda Indonesia tidak dapat didamaikan, sehingga terjadi insiden-insiden yang temponya lebih cepat dan lebih besar.

Berdasarkan kondisi-kondisi itu tidak mengherankan apabila pada tanggal 14 Oktober 1945, baru empat hari setelah pasukan Inggris sampai di Medan, meledak suatu konflik bersenjata antara para pemuda revolusioner dengan pasukan NICA-Belanda. Peristiwa itu terjadi akibat adanya provokasi langsung seorang serdadu Belanda yang bertindak merampas lencana merah putih yang tersemat di peci seorang penggalas pisang yang melintas di depan Asrama Pension Wilhelmina. Ratusan pemuda yang berada ditempat itu meny­erang serdadu itu dengan senjata pedang, pisau, bambu runcing, dan beberapa senjata api. Dalam peristiwa itu timbul korban sebagai berikut : 1 (satu) orang opsir  yaitu Letnan Goeneberg dan 7 (tujuh) orang serdadu KNIL meninggal. Beberapa warga negara Swiss luka dan meninggal, dan 96 orang serdadu KNIL luka-luka termasuk seorang laki-laki sipil dan 3 (tiga) orang wani­ta. Di pihak Indonesia gugur 1 (satu) orang dan luka berat satu orang.[22]

Peristiwa Jalan Bali itu segera tersiar ke luruh pelosok kota Medan, bahkan ke seluruh daerah Sumatera Utara dan  menjadi sinyal bagi kebanyakan pemuda, bahwa perjuangan menegakkan proklamasi telah dimulai. Darah orang Belanda dan kaum kolonialis harus ditumpahkan demi Revolusi Nasional. Akibatnya dengan cepat bergelora semangat anti Belanda di seluruh Sumatera Timur. Diantara pemuda itu adalah Bedjo, salah seorang pemimpin lasy­kar rakyat di Pulo Brayan. Bedjo bersama pasukan selikur­nya pada tanggal 16 Okto­ber 1945, tengah hari setelah sehari sebelumnya terjadi peristiwa Siantar Hotel,[23] menyerang gudang senjata Jepang di Pulo Brayan untuk memperkuat persenjataan. Setelah melakukan serangan terhadap gudang perbekalan tentara Jepang, Bedjo dan pasukannya kemudian menyerang Markas Tentara Belanda di Glugur Hong dan Halvetia, Pulo Brayan. Dalam pertempuran yang berlangsung malam hari, pasukan Bedjo yang menyerang Helvetia berhasil menewaskan 5 (lima) orang serdadu KNIL.[24] Serangan yang dilakukan oleh para pemuda di Jalan Bali dan Bedjo itu telah menyentakkan pihak Sekutu (Inggris). Mereka mulai sadar bahwa para pemuda-pemuda Republik telah memiliki persenjataan dan semangat kemerdekaan yang pantas diperhi­tungkan.

Oleh karena itu sebagai tentara yang ditugaskan untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Komandan Inggris Brigadir Jenderal TED Kelly pada tanggal 18 Oktober 1945 mengeluar­kan sebuah ultimatum yang berbunyi seba­gai berikut, bahwa bangsa Indonesia dilarang keras membawa senjata, termasuk senjata tajam, seperti pedang, tombak, keris, rencong dan sebagainya. Senjata-senjata itu harus diserahkan kepada tentara Sekutu. Kepada para komandan pasukan Jepang diperintahkan untuk tidak menyerahkan senjatanya kepada TKR dan Lasykar rakyat, dan harus meny­erahkan semua daftar senjata api yang dimilikinya kepada Sekutu.[25] Pada tanggal 23 Oktober 1945, pasukan Inggris kemudian melakukan penggerebekan di dalam kota Medan dan sekitarnya. Dalam penggerebekan itu mereka berhasil menda­patkan 3 pistol, 1 senapan, 1 granat kosong, 2 ranjau rakitan sendiri, 6 granat tangan, 3 senapan tiga kaki, 36 pedang, 10 pisau, 4 denator listrik, dan 6 tombak.[26]

Sejak tentara Inggris melakukan razia di sekitar Medan, kecurigaan masyarakat terhadap Inggris bertambah besar. Patroli tentera Inggris  sampai ke Sunggal, Pancur Batu, Deli Tua, Tanjung Morawa, Saentis, bahkan ada serda­du-serdadu dan perwira Inggris yang berjalan-jalan sendiri ke luar kota Medan dan Belawan. Di samping itu Komandan Inggris untuk Sumatera, Mayor Jendral Chambers, menegaskan bahwa Pasukan Jepang diberikan kekuasaan untuk mengamankan daerah-daerah di luar kota Medan, Bukit Tinggi, dan Palembang. Kondisi itu akhirnya menimbulkan konflik ber­senjata dengan para pemuda Republik baik yang bergabung dengan TKR maupun dengan Lasykar Rakyat.

Demikianlah pada tanggal 2 Desember 1945, dua orang serdadu Inggris yang sedang mencuci trucknya di Sungai dekat Kampung Sungai Sengkol telah diserang oleh TKR. Kedua serdadu Inggris itu tewas, dua buah senjata dan trucknya dirampas. Dua hari kumudian, seorang perwira Inggris tewas terbunuh  di sekitar Saentis. Akibatnya pasukan Inggris terus melakukan patroli di sekitar Medan, dan mereka mulai bertindak kasar. Pada tanggal 6 Desember 1945, tentera Inggris datang mengepung Gedung Bioskop Oranye di Kota Medan. Mereka kemudian merampas semua filem di gedung tersebut. Tindakan tentera Inggris itu menyebab­kan para pemuda segera mengepung gedung bioskop itu, sehingga timbullah pertempuran kecil, yang berakhir dengan tewasnya seorang tentera Inggris.[27]

Beberapa jam setelah peristiwa “Oranje Bioscop”, markas Pesindo di Jalan Istana dan markas Pasukan Pengawal Pesindo di sekolah Derma dirazia oleh tentera Inggris. Di sepanjang Jalan Mahkamah dan Jalan Raja, tentera Inggris melakukan show of force. Tidak lama sesu­dah itu, markas TKR di bekas restoran Termeulen diobrak-abrik dan penghuninya diusir oleh tentera Inggris. Pada malam harinya para pemuda dan anggota TKR menyerang gedung itu dengan granat botol, sehingga gedung itu terbakar. Pada tanggal 7, 8, dan 9 Desember 1945, siang dan malam hari di mana-mana asrama tentara India-Inggris/NICA diserang oleh pemuda dan TKR. Akibat serangan itu tentara Inggris/NICA  pada tanggal 10 Desember 1945 menyerang markas TKR di Deli Tua (Two Rivers). Tiga hari kemudian, Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly kembali mengeluarkan Maklumat yang meminta agar Bangsa Indonesia harus menyerahkan senjatanya kepada tentara Sekutu dan barang siapa memegang senjata di dalam kota Medan dan 8,5 Km dari batas kota Medan dan Belawan akan ditembak mati.

Untuk menindaklanjuti intruksi itu pada bulan Maret 1946 pasukan Sekutu/Inggris kembali melakukan razia ke basis-basis lasykar rakyat di sekitar Tanjung Morawa. Barisan Pelopor dan Lasykar Napindo yang berada berada di daerah ini kemudian mencegat pasukan Inggris sehingga terjadi baku tembak. Pertempuran kemudian berkobar selama dua hari  dan akhirnya pasukan Inggris menarik pasukannya dari Tanjung Morawa. Namun demikian pasukan sekutu terus melakukan razia di dalam kota. Akibatnya pada pertengahan April 1946, Markas Divisi IV berserta seluruh stafnya dan Kantor Gubernur Sumatera dan semua jawatan-jawatannya pindah ke Pematang Siantar.

Sejak pindahnya Komando Militer dan Pemerintahan Republik ke Pematang Siantar pasukan Inggris setiap hari melancarkan serangan ke kubu-kubu TRI dan Lasykar Rakyat di sekitar Medan Area. Pada akhir bulan Mei, selama satu minggu mereka menggempur habis kampung-kampung di sekitar kota Medan. Akibat serangan itu tentu saja membuat penduduk sipil mengungsi ke luar kota, seper­ti ke Tanjung Morawa, Pancur Batu, Binjai, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, dan sebagainya. Kampung-kampung seperti Sidodadi, Tempel, Sukaramai, Jalan Antara, Jl. Japaris, Kota Maksum, Kampung Masdjid, Kampung Aur, Sukaraja, Sungai Mati, Kampung Baru, Padang Bulan, Petisah Darat, Petisah Pajak Bundar, Kampung Sekip, Glugur, dan sebagai­nya menjadi sepi.[28]Meskipun demikian Inggris tidak leluasa bergerak ke luar kota, karena lasykar rakyat dan TRI siap menghadangnya.

Sampai akhir bulan Juli 1946 pasukan republik yang bertempur di Medan Area bergerak tanpa komando. Karena itu pada bulan  Agustus 1946 dibentuklah Komando Resimen Lasykar Rakyat Medan Area (K.R.L.R.M.A.). Kapten Nip Xarim dan Marzuki Lubis dipilih sebagai Komandan dan Kepala Staf Umum. KRLMA membawahi lasykar Napindo, Pesindo, Barisan Merah, Hisbullah, dan Pemuda Parkindo. Setiap pasukan disusun dalam formasi batalion yang terdiri dari empat kompi.  Medan Area dibagi dalam empat sektor dan tiap sektor terdiri atas dua sub-sektor. Markas Komando ditempatkan di Two Rivers (Treves).

Dalam pada itu Belanda mulai mengarah­kan kekuatan militernya ke Sumatera dalam rangka mengaman­kan sumber ekonomi yang vital di Sumatera Timur. Untuk  itu, maka pada awal bulan Oktober 1946 satu batalion pasukan bersen­jata dari negeri Belanda mendarat di Medan. Beberapa hari kemudian diikuti dengan satu batalion KNIL dari Jawa Barat. Gerakan militer pasukan Belanda ini tidak bisa dilepaskan dengan adanya rencana Inggris yang ingin sece­patnya meninggalkan Indonesia.[29] Semua instasi penting yang ada di Medan Area segera diserahkan kepada Komandan Mili­ter Belanda. Pasukan Belanda kemudian mengambil alih semua tugas penyerangan terhadap pangkalan militer Republik di sekitar Medan Area. Unit-unit militer Republik, baik TRI maupun lasykar rakyat segera bereaksi menanggapi pengambi­lalihan Belanda dan mulai meningkatkan serangannya terha­dap patroli-patroli Belanda maupun Inggris. Hingga akhir tahun 1946, berbagai bentrokan fisik antara kekuatan militer Republik dengan Belanda terus terjadi di segala front Medan Area.

Membuka awal tahun 1947, dibentuk “Komando Medan Area” (KMA) yang dipimpin langsung oleh perwira tinggi TRI, dan mengambil alih pimpinan operasi di front Medan Area dari tangan Resimen Lasykar Rakyat Medan Area (RLRMA). Resimen Lasykar Rakyat Medan Area  dibu­barkan. KMA kemudian melancarkan serangan yang dikenal dengan “Operasi 15 Februari 1947.”     Operasi militer tanggal 15 Februari itu merupakan operasi besar-besaran yang pertama di Medan Area, yang melibatkan kekuatan TRI dan Lasykar Rakyat. Di sektor Barat dan Utara, dikerahkan pasukan TRI Divisi Gadjah II, pasukan Resimen Istimewa Medan Area (RIMA), dan dibantu oleh lasykar rakyat yang berada di sektor tersebut. Opera­si di sektor itu dipimpin oleh Mayor Hasan Achmad, Koman­dan RIMA. Di sektor selatan dikerahkan pasukan-pasukan dari Resimen I, II, III Divisi Gadjah II Sumatera Timur dan dibantu oleh Lasykar Rakyat Medan Selatan. Operasi di sektor tersebut dipimpin oleh Mayor Martinus Lubis, Koman­dan Batalion I Resimen II Divisi Gadjah II.[30]

Dalam pertempuran tanggal 14-15 Februari, disamping gugurnya Komandan Batalion I Resimen II Divisi Gadjah II TRI, lebih dari 100 orang anggota lasykar dan TRI menderi­ta luka berat dan ringan. Pertempuran itu juga telah menelan korban 17 orang penduduk sipil tewas dan 50 orang lainnya menderita luka-luka. Di sisi lain, sebanyak 70 buah rumah musnah terbakar. Di pihak Belanda telah gugur dalam pertempuran itu sebanyak 35 orang dan lebih 60 orang lainnya menderita luka-luka. Sebuah Mustang dan tiga buah pipercub mengalami kerusakan hebat dan sebuah tank brengun carrier rusak dan terbakar terkena granat di Jalan Mahka­mah. Di Sukaramai, sebuah panser dapat dirampas oleh lasykar rakyat dan pengemudinya mati terbunuh dan lima kenderaan  militer lainnya hancur. Dalam pertempuran itu, sebanyak dua kali lapangan terbang Polonia mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat dipergunakan untuk bebera­pa saat.[31] Lemahnya koordinasi antar pasukan yang diaki­batkan oleh buruknya sarana komunikasi dan lemahnya per­senjataan, tampaknya menjadi faktor utama kurang berhasil­nya serangan frontal tanggal 15 Februari 1947.

Serangan yang dikordinasi oleh KMA itu dihentikan, karena  ada perintah penghentian tembak menembak (cease fire) pada tanggal 15 Februari 1947 jam 24.00. Sesudah itu Panitia Teknik genjatan senjata melakukan perundingan untuk menetapkan garis-garis demarkasi yang defenitif untuk  Medan Area. Dalam perundingan yang berakhir pada tanggal 10 Maret 1947 itu, ditetapkanlah suatu garis demarkasi yang melingkari kota Medan dan daerah koridor Medan Belawan. Panjang garis demarkasi yang dikuasai oleh tentera Belanda dengan daerah yang dikuasai oleh tentera Republik seluruhnya adalah 8,5 Km. Pada tanggal 14 Maret 1947 dimulailah pemasangan patok-patok pada garis demarka­si itu. Pertempuran dan insiden bersenjata antara kedua pihak selalu mempersengketakan garis demarkasi itu.

Memasuki bulan Juni 1947, hubungan antara pemerintah Republik dan Belanda semakin buruk. Perjanjian Linggarjati dan Gencatan Senjata di Sumatera Timur (Medan Area) tidak ditepati. Belanda mulai merusak perjanjian linggarjati dengan membentuk Negara Pasundan.[32] Di Sumatera Timur, Belanda melakukan tindakan profokatif untuk memecah belah persatuan antara rakyat dan Republik Indonesia. Untuk mencapai tujuan itu Belanda bahkan mengedarkan candu, uang palsu, dan memberikan hadiah uang kepada kaki tangannya untuk membunuh perwira TRI dan tokoh-tokoh Republik.[33]

Mengantisipasi akan pecahnya konflik militer terbuka dengan Belanda, maka  Presiden Soekarno tanggal 3 Mei 1947  memerintahkan penggabungan semua pasukan bersen­jata ke dalam Tentara Nasional Indonesia.[34] Pada tanggal 13 Juli 1947 Jendral Suhardjo Komandan T.R.I. Territorium Sumatera memerintahkan  semua kekuatan TRI dan Lasykar Rakyat di Sumatera segera bergabung ke dalam TNI. Namun demikian, sejumlah unit-unit Lasykar Rakyat tidak mau mematuhi perintah Suhardjo, terutama dari Pesin­do dan Barisan Merah. Bahkan unit-unit yang diterima sebagai bagian dari TNI pun sedikit sekali yang patuh, karena mereka memiliki otonomi dalam aspek politik dan ekonomi. Bagi beberapa Lasykar Rakyat, pada umumnya terus beroperasi secara bebas seperti sebelumnya, mereka saling bersaing baik dengan Lasykar Rakyat lainnya maupun dengan TRI, terutama dalam memperebutkan sumber-sumber ekonomi sebagai sarana memperoleh senjata.[35]

 

 

Sumatera Utara Masa Revolusi Kemerdekaan 1947-1949

Perkembang hubungan Pemerintah RI dan pemerintah Belanda sampai bulan Juni dan Juli 1947 semakin memburuk. Perjanjian Linggarjati dan genjatan senjata di Sumatera Timur sering dilanggar. Pemerintah Belandapun terus memprovokasi para pendukung republik dengan mengedarkan uang palsu, candu dan memberikan hadiah kepada para “kaki tanganya” untuk membunuh tokoh tokoh republik.[36] Di sisi lain kondisi pertahanan dan Pemerintahan RI juga tidak kondusif, khususnya kondisi pertahanan di Sumatera Utara. Konflik antar berbagai lasykar rakyat  sering terjadi meskipun sudah dibentuk Komando Medan Area yang mempersatukan semua kekuatan Republik di Sumatera Timur. Untuk itulah pada tanggal 20 Juli 1947, Wakil Presiden R.I. Mohammad Hatta tiba di Pematang Siantar dari Bukit Tinggi.[37] Di hari yang sama Perdana Menteri Belanda Dr. Bel memerintahkan pasukan Belanda di Jawa dan Sumatera untuk memulai aksi polisionil[38] terhadap Republik Indonesia.

Pagi hari tanggal 21 Juli 1947, pasukan infantry Belanda yang didukung oleh kenderaan lapis baja, artileri, dan pesawat tempur menyerang basis-basis pertahanan pasukan republik di Medan Area. Dalam 24 jam pasukan Belanda berhasil menduduki Stabat, Binjai, dan Tandem Hilir. Sehari kemudian pasukan Belanda memasuki Sungai Bingai dan Deli Tua. Dalam tempo singkat mereka kemudian dapat menduduki kota  Tanjung Pura, Lubuk Pakam, Perbaungan, Medan, Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Seribu Dolok, Berastagi, Kabanjahe, dan Tanjung Balai.[39]

Wakil presiden Mohammad Hatta, Gubernur Sumatera , Mr. T.M. Hasan dan para pejabat pemerintahan propinsi meninggalkan Pematang Siantar menuju kota Bukit Tinggi. Maraden Panggabean ditugaskan oleh Komandan Divisi VI untuk mengamankan perjalannya rombongan Wakil Presiden dari Sibolga sampai ke perbatasan Tapanuli- Sumatera Barat. Sementara itu, Residen Sumatera Timur, Abu Bakar Djaar memindahkan pusat pemerintahannya dari Tebing Tinggi ke Tiga Binanga (Tanah Karo) dan kemudian pindah lagi ke Padang Sidempuan. Semua pasukan republik (lasykar dan TRI) mengundurkan diri ke daerah Tapanuli dan Aceh.

Meskipun dengan cepat pasukan Belanda berhasil menguasai kota-kota penting di Sumatera Timur, tetapi pasukan Belanda tetap mendapat perlawanan sengit dari pasukan republik. Dalam upaya menguasai Parapat, Pasukan Belanda mendapat perlawanan sengit di Aek Nauli sekitar 30 Km dari Petamatang Siantar. Satu Batalion pasukan Resimen II-Divisi VI Tapanuli dibawah pimpinan Mayor Jese Simanjuntak ikut menggempur pasukan Belanda. Namun karena gerak maju pasukan Belanda sulit terbendung, maka  Mayor Jese Simanjuntak meminta bantuan Maraden Panggabean untuk menghancurkan terowongan (batu lubang) -sebagai pintu masuk yang menghubungkan Tiga Dolok –Parapat- untuk menghempang laju pasukan Belanda ke Parapat. Dengan alat-alat yang sederhana, pasukan Maraden mencongkel batu-batu dan digelindingkan ke ruas jalan hingga dapat menghambat gerakan pasukan Belanda, tetapi terowongan batu itu masih tetap ada. Karena itu, dengan dibantu Letnan Agust Marpaung dan Parlindungan Hutagalung, Maraden Panggabean meledakkan sebuah jembatan dengan bom sisa peninggalan Jepang. Tapi usaha ini hanya berhasil merubuhkan jembatan,sementara terowongan masih eksis. Pekerjaan ini sangat mencekam karena pesawat terbang Belanda terus mengintai dari udara dan pertempuran di Aek Nauli demikian kuat terdengar di sekitar terowongan itu. Memang ada usaha untuk menghancurkan terowongan itu lagi, tetapi karena tak ada waktu, maka Maraden dan pasukan segera meninggalkan daerah dan Parapat akhirnya berhasil dikuasai Belanda.[40] Dengan jatuhnya Parapat maka pintu masuk ke Tapanuli sudah terbuka bagi pasukan Belanda. Pasukan republik kemudian mengundurkan diri ke daerah Tapanuli dan mulai melakukan konsolidasi.

Setelah agresi militer I kondisi pasukan republik di daerah pengungsian tern­yata mengalami masalah karena banyak yang tercerai berai dari induk pasukannya. Banyak anggota pasukan kehilan­gan induknya dan bergabung dengan pasukan lainnya. Dalam kenya­taannya kemudian timbul masalah untuk mempersatukan selur­uh pasukan menjadi satu komando. Suatu hal ini yang sangat penting untuk menghempang serangan  Belanda ke Tapanuli. Pada tang­gal 15 Agustus 1947 di Tanah Jawa (Simalungun) telah dibentuk Brigade XII dengan Komandannya Ricardo Siahaan,[41] yang mempersatukan semua kekuatan militer yang berasal dari Sumatera Timur yang berada di Parapat dan Labuhan Batu. Sementara Divisi VI/Banteng Negara diubah namanya menjadi Brigade XI dibawah komandannya Kolonel Pandapotan Sitompul. Maraden Panggabean dipercaya menduduki Komandan Resimen I yang berkedudukan di Padang Sidempuan. Resimen I membawahi 2 batalion yakni battalion I di pimpin Kapten Koima Hasibuan dan battalion II dipimpin Kapten Oloan Sarumpaet. Keduanya beroperasi di Padang Sidempuan-Sipirok dan Sibolga-Barus.

Sementara itu Wakil Presiden Mohammad Hatta dari Bukit Tinggi langsung mengendalikan roda Pemerintahan Republik di Sumatera Urara. Sistem gabungan Pemerintahan sipil dan militer diterapkan untuk menghadapi kemungkinan pasukan Belanda melakukan serangan kembali. Daerah Aceh, Langkat dan Karo dijadikan satu pemerintahan Gubernur Milter dengan Gubernur Militernya Tengku Daud Berueueh berkedudukan di Kutaraja, Banda Aceh. Daerah Tapanuli dan sebagian Sumatera Timur seperti Labuhan Batu, Deli Serdang, Simalungun dan Asahan ditempatkan dibawah kekuasaan Gubernur Militer Dr. Gindo Siregar yang berkedudukan di Padang Sidempuan. Tugas berat menanti Dr. Gindo Siregar, mengingat didaerah kekuasaanya persoalan pengungsi dan intrik antar pasukan demikian sulit dikendalikan ditambah lagi  masalah logistik yang demikian sulit masa itu. Maraden Panggabean sangat mengerti kesulitan yang dihadapi Gubernur Militer dan Kolonel Ricardo Siahaaan sebagai Komandan Brigade XII. Karena itu dengan semangat rela berkorban ia serahkan Markas Komandonya untuk dijadikan Kantor Gubernur Militer Dr. Gindo Siregar. Tidak hanya itu, rumahnyapun dijadikan tempat penampungan para pasukan Ricardo Siahaan yang selalu berurusan dengan Dr. Gindo Siregar.[42]

Konsolidasi TNI terus dilakukan mengingat adanya rencana Belanda akan melakukan agresi militer kembali. Jendral Suhardjo Hardowardjoyo ditarik ke Kementerian Pertahanan di Yogajakarta dan digantikan oleh Kolonel Hidayat. Wilayah Sumatera dibagi dalam 4 Teritorium yakni; Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Tapanuli Sumatera Timur dan Aceh dengan nama Komando Tentara dan Teritorium Sumatera.  Daerah  Tapanuli Sumatera Timur bagian Selatan  menjadi Sub-Teritorium VII Komando T.T Sumatera, dibawah Komandan Letnan Kolonel Kawilarang berkedudukan di Sibolga.[43] Kawilarang membagi Sub-Terotorium VII menjadi empat sektor yakni Sektor I dibawah Mayor Bedjo berkedudukan di Padang Sidempuan, Sektor II dibawah Mayor Liberty Malau berkedudukan di Tarutung, Sektor III dibawah Mayor Selamat Ginting berkedudukan di Sidikalang dan  Maraden Panggabean dipercaya sebagai komandan Sektro IV yang berkedudukan di Sibolga.[44] Ada satu sektor yang dekenal dengan Sektor “S” dengan komandannya P. Simanjuntak. Sektor ini merupakan satu unit pasukan angka­tan laut yang berpangkalan di Sibolga. Residen Tapanuli tetap dipegang oleh dr. F.L. Tobing.

Pada tanggal 19 Desember 1948 Belanda melancarkan Agresi Militer II. Saat pasukan Belanda memasuki kota Tarutung tanggal 23 Desember 1948, markas TNI Sektor II sudah dipindahkan semuanya ke Simorangkir. Pasukan Belanda tidak menghadapi perlawanan yang berarti di Tarutung. Pertama kali kota Balige diserang oleh Belanda dari Udara pada pukul 5 pagi dengan dua pesawat Bomber dan tujuh Jager. Setelah penyer­angan itu selanjutnya pasukan infantri Belanda masuk melalui Danau Toba. Kemudian pada jam 11 siang pasukan Belanda menyerang kota Tarutung. Hanya dalam tempo singkat kota-kota besar di Tapanuli  seperti Tarutung, Ba­lige, Porsea, dan Siborong-borong dapat dikuasai oleh Belanda. Meskipun demikian perlawanan gigih sempat diberi­kan oleh Batalyon I untuk menghempang gerak laju pasukan Belanda ke arah Pahae. Akibat gempuran yang terus menerus maka markas pasukan dipindahkan lagi ke Sipahutar.

Dalam menyusun strategi perang TNI secara umum tidak melakukan perlawanan frontal terha­dap serbuan musuh. Secara teratur mereka menyingkir ke luar kota dan keluar jalan-jalan raya yang berada dibawah kendali pasukan Belanda. Mereka kemudian melakukan konsol­idasi untuk menciptakan taktik gerilya[45] dari daerah pedala­man. Sesuai dengan konsep perang gerilya, maka sistem pemerintahan juga diorganisasikan sesuai dengan kepentin­gan perang gerilya. Saat itu sistem pemerintahan republik merupakan gabungan dari unsur-unsur sipil dan militer. Setiap komandan batalyon diberi wewenang oleh Komandan TNI Sub Teritorium VII untuk membentuk pemerintahan gerilya di daerah pedalaman. Secara hirearkhis struktur pemerintahan gerilya di Sumatera adalah Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (P.D.R.I.), Komandan TNI Teritorium Sumatera, Komandan Sub Sektor Teritorium VII, Komandan Sektor dan Komandan Batalyon  Pasukan  TNI mampu membentuk pemerintahan gerilya di daerah pedalaman, termasuk di Tapanuli Utara.

Wewenang yang diberikan kepada Komandan Daerah Mili­ter sangat luas, yakni mengatur keadaan politik, ekonomi, dan sosial, termasuk mengatur Pertahanan Rakyat Semesta (PRS). Berdasarkan wewenang itu, maka seluruh masyarakat dimobilisasi dan seluruh kekayaan yang terdapat didaerah itu diblokir untuk kepentingan perang gerilya. Dengan demikian daerah pedesaan diperkuat, sehingga musuh hanya dapat menguasai kota.

Pada tahun 1949 secara teritorial aktivitas gerilya TNI telah menjangkau kawasan yang cukup luas. Operasi gerilya TNI atau Pertahanan Rakyat Sumatera (P.R.S.) telah diarahkan untuk memperoleh senjata, bahan-bahan pakaian, makanan, obat-obatan dari musuh. Untuk mendapatkannya dilakukan dengan cara menyerbu dan menyergap pos-pos Ondernemings Wachters (O.W.) dan polisi, dan konvoi  militer Belanda. Usaha sabotase itu dilakukan dengan membakar dan memusnahkan bangsal-bangsal tembakau, gudang, dan kilang-kilang di perkebunan, membabat tanaman tembakau, merusak pohon-pohon karet, membunuh pengusaha-pengusaha perkebunan serta pegawai-pegawainya yang dibenci buruh, merusak jembatan-jembatan, dan menanam ranjau darat pada jalan-jalan yang dilalui aparat militer dan pasukan musuh.[46] Selama tiga bulan frekuensi serangan gerilya TNI terhadap patroli-patroli militer Belanda  semakin meningkat.

Di Langkat, pada bulan Januari 1949 serangan gerilya secara intensif masuk dari Aceh. Serangan ini dipusatkan ke Pangkalan Brandan, Tanjung Pura, Namu Unggas, Kuala Namu dan Gebang. Beberapa perkebunan menjadi tidak aman; jalan-jalan di perkebunan ditanami ranjau dan banyak instalasi perkebunan yang dibakar . Pada tanggal 14 Januari  1949, bangsal buruh dan gudang getah yang berisi 20 ton getah karet dibakar. Serangan seperti ini tidak hanya terjadi di daerah Langkat, tetapi juga terjadi dihampir seluruh wilayah N.S.T. Pada tanggal 17 Februari 1949 sebuah serangan gerilya TNI terhadap Perkebunan Tembakau Klambir V/ Klumpang menyebabkan 3 pengusaha perkebunan bangsa Belanda meninggal dan 33 bangsal tembakau hancur. Serangan ini cukup berhasil karena para buruh perkebunan ikut membantu. Dalam serangan itu ikut dirampas 17 senapan dan 2 pistol Serangan terhadap perkebunan Klambir V Klumpang menarik perhatian para petinggi militer Belanda dan penguasa N.S.T. Sejumlah pejabat seperti Komisaris Kerajaan Belanda untuk Sumatera Timur, Komandan militer Belanda Jenderal P. Scholten dan anggota Kabinet N.S.T. menghadiri pemakaman 3 pejabat perkebunan tersebut.

Di Simalungun, wilayah-wilayah disekitar jalan raya dari Lima Puluh ke Kisaran dan dari Tanah Jawa dijadikan pangkalan operasi Gerilya TNI dari Asahan dan Tapanuli Selatan. Serangan gerilya TNI dari Samosir masuk ke Simalungun menyerang pos-pos Barisan Pengawal N.S.T. dan merampas pesersenjataan mereka. Di Asahan Selatan/Labuhan Batu aksi-aksi sabotase terjadi di Sungai Kepayang, Merbau, Sipare-pare dan daerah Aek Kota Batu.[47]

Para kepala desa dan pegawai N.S.T. yang bertugas di dalam daerah yang dekat dengan pangkalan gerilya TNI telah menjadi sasaran utama serangan gerilya. Di Tanah Karo misalnya selama bulan April gerilya TNI telah memasuki desa-desa di Deli Hulu sebanyak 90 kali dan menyerang kepala desa dan pegawai N.S.T., setempat yang dituduh sebagai kolaborator. Akibatnya 70 kepala desa tidak berani lagi tinggal di daerah itu dan ikut mengungsi ke pos-pos tentara keamanan Belanda atau ke Brastagi dan Kabanjahe. Kepala kampung N.S.T. yang mau bekerja sama tetap tinggal di wilayah itu. Di dalam wilayah yang ditinggalkan itu, TNI mengangkat kepala-kepala kampung yang baru, bahkan   ada satu desa memiliki dua kepala kampung.[48]

Memasuki bulan Maret aktivitas serangan gerilya TNI semakin meningkat. Para buruh perkebunan yang kemudian beralih menjadi petani ikut dalam aksi serangan gerilya terhadap perkebunan-perkebunan. Daerah Simalungun sejak tanggal 24-27 Maret telah disusupi oleh rombongan TNI, PRS, pemerintahan sipil, Tentara Pelajar dan kepolisian. Mereka membangun markas/pemerintahan militer di daerah Tigadolok, Sektor Pematang Siantar, Pane Tonga/Sidamanik, di sekitar Tanah Jawa dan Tebing Tinggi. Dari sinilah aksi-aksi gerilya dilancarkan terhadap perkebunan-perkebunan dan pos-pos O.W./ Barisan Pengawal N.S.T. dan patroli pasukan Belanda. Beberapa anggota Barisan Pengawal ditawan, 25 buah senjata api dan 2 pistol, 1 senapan, 20 stel pakaian seragam dan amunsi, sepuluh termos, dan dua puluh rantang makanan dirampas. Di Tanah Karo (Bandar Baru) juga terjadi serangan terhadap patroli Militer Belanda yang menyebabkan seorang perwira anggota Komisi Tiga Negara (K.T.N.) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) tewas.[49]

Aktivitas serangan gerilya kemudian sampai pada tingkat melakukan penyusupan ke wilayah Langkat Hulu., Serdang Hulu, Tanjung Muda Hulu, Tanjung Muda Hilir dan Senembah Hulu. Di Simalungun (Tanah Jawa dan Tiga Dolok) dan Asahan Labuhan Batu serangan gerilya semakin meningkat. Di Rantau Prapat serangan terhadap O.W. berhasil membujuk anggota O.W. bergabung dengan T.N.I. Di daerah ini serangan terhadap perkebunan Bah Lia dan Muriah Banda berasil merampas 26 karaben, 1 bren, 3 sten, 5 buah pistol, 16 peti peluru, 20 peti pakaian, 2 mesin ketik dll. Tujuh anggota O.W. tewas, dan 12 luka-luka. Kepala administrasi perkebunan berbangsa Belanda tewas.Di Aek Pangka Asahan, rumah administartor perkebunan dirampok, 4 orang O.W. dengan 2 senapan dan sejumlah amunisinya dibawa kabur. Demikian juga di Panigoran rumah pejabat perkebunan dibakar, asisten dan kantor-kantor perkebunan dibakar.[50] Pemerintahan TBA di Tapanuli juga hanya eksis di kota-kota, sepanjang radius 5 km.[51] Dil luar itu adalah merupakan daerah kekuasaan pemerintahan Gerilya Republik. Akibatnya Belanda terpaksa mengamini seruan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan cease fire.

Melalui perundingan yang dilakukan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 1949 dihasilkan suatu persetujuan yang dinamakan Roem Royen Statement. Dalam perjanjian itu disepakati antara lain tentang penghentian tembak menem­bak, pengembalian Pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, Konfrensi Meja Bundar, dan pengakuan akan status RI dalam Negara Indonesia Serikat yang akan diben­tuk kemudian.[52]

Pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB di Den Haag yang isinya antara lain bahwa Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949. Hasil KMB itu tentu saja melegakan rakyat Indonesia termasuk rakyat Tapanuli Utara. Upacara-upacara penyerahan kembali kekuasaan Belanda kepada Pemerintah Republik Indonesia berlasung di seluruh wilayah Jawa dan Sumatera termasuk di Tapanuli. Di Balige tanggal 13 Desember dan di Tarutung tanggal 14 Desember 1949. Dengan demikian menje­lang pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, selur­uh daerah Tapanuli telah sepenuhnya kembali menjadi wilayah Republik Indonesia. Perjuangan  mempertahan­kan kemerdekaan berjalan lancar berkat adanya kerjasama antara TNI dan  masyarakat lainnya.

 

 

Penutup

Daerah Sumatera Utara memberikan andil besar dalam proses pembentukan pemerintahan negara Republik Indonesia. Semangat revolusioner penduduknya yang muncul ketika itu sebenarnya buah dari penubuhan semangat kebangsaan yang telah digelorakan oleh parta-partai politik, organisasi sosial dan pers pada masa sebelumnya. Kehadiran beberapa tokoh nasional seperti Muhammad Hatta, Amir Syarifuddin pada masa itu menunjukkan betapa pentingnya daerah ini baik secara ekonomi dan politik bagi mendukung kelangsungan pemerintahan Negara Republik Indonesia.

 

Berbagai peristiwa ditingkat lokal di Sumatera Utara  malah menjadi bahagian yang tidak terpisahkan dari peristiwa nasional. Peristiwa yang menyertai proses penggabungan Negara Sumatera Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada Mei-Agustus 1950, menyita banyak perhatian dan tenaga dari kalangan tokoh-tokoh nasional di Jakarta[53]. Perdana Menteri RIS, M.Hatta dan wakilnya Wangsa Wijaya, dan pejabat senior RIS seperti; Sumitro Kolopaking, Makmum Sumadipraja, dan Anak Agung Gde Agung,  hadir di sini untuk memberikan arahan agar  proses sejarah yang berlangsung tidak mengancam integrasi bangsa.

 

Oleh karena itu, proses bergabungnya Negara Sumatera Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berjalan damai, tanpa pertumpahan darah, meskipun diliputi dengan suasana yang panas. Pada 15 Agustus 1950, Dr. Mansoer (Wali Negara Sumatera Timur) secara resmi menyerahkan wewenang Pemerintahan NST kepada Ketua Panitia Persiapan Negara Kesatuan Sumatera Timur (PPNKST), Sarimin Reksodihardjo. Sumatera Timur digabungkan kembali dengan Tapanuli dan Aceh menjadi Propinsi Sumatera Utara dengan ibukotanya Medan.

Daftar Pustaka

Biro Sejarah Prima, Medan Area Mengisi Proklamasi, Badan Musyawaran Pejuang Republik Indonesia Medan Area, Medan : 1976.

Departemen Penerangan R.I., 20 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid III, Jakarta.

Dwi Purwoko, Dr. Mr. T.H. Moehammad Hasan, Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa, Jakarta: Sinar Harapan, 1995.

Hamka, Kenang-Kenangan Hidup, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1966.

Jusni Nazir, Selayang Pandang Kenang-kenangan Revolusi di Kota Medan, Tidak diterbitkan, Medan, 1958.

Kementerian Penerangan R.I., Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara, t.p. 1953, hlm. 32-33.

Koesno Diprojo, Himpunan Undang Undang, Praturan-peraturan, penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945, Jakarta, 1955.

Komando Antar Daerah Sumatera, Almanak Sumatera,  Medan: Panitia Almanak Nasional Sumatera, 1969.

Langenberg, Michael van,  “National Revolution in North Sumatera: Sumatera Timur and Tapanuli 1942-1950”, Disertasi Tidak diterbitkan,  University of Sidney, 1976.

Mahadi dkk., Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Ketatanegaraan Propinsi Daerah Tk.I Sumatera Utara, Medan, tanpa tahun dan penerbit.

Marah Imam, “Nasib Nica di Siantar Hotel”, dalam Soenting Masyarakat, Pematang Siantar: Badan Penjantoen Barisan Rakjat, 1946.

M. Said, 1973, “What was the Social Revolution of 1946” in East Sumtera? Translated by Benedict Anderson and Toenggoel Siagian, dalam Indonesia No. 15 (April), Cornell: Modern Indonesia Project, 1973.

M. Said, “Dokumentasi Resmi Belanda Masa Bentrok Fisik dengan Indonesia”, dalam Waspada, 5 Desember 1984.

M.Yamin, Rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Naskah Persiapan UUD 1945 I, Jakarta , 1959.

Raliby, Osman, Documenta Historica, Jakarta: Bulan Bintang, 1953.

Reid, Anthony, “The Birth of the Repub1ik in Sumatra” dalam Indonesia , No 12. (Oktober ), Cornell Modern Indonesia Project, 1971.

Reid, Anthony, Perjuangan Rakyat dan Hancurnya Kerajaan di Sumatera, Jakarta: Sinar Harapan, 1987.

Sofyan Effendi, Transkrip Wawancara dengan Mr.T.M Hasan, Brastagi, 1 Agustus 1990.

Syahnan, H.R., Dari Medan Area ke Pedalaman dan Kembali ke kota Medan, Dinas Sejarah Kodam II/BB, Medan, 1982.

Team Asistensi Pangdam II BB, Sejarah Perjuangan Komando Daerah MiliterII Bukit Barisan 1945-1949 Jilid I, Medan: Dinas Kodam II BB, 1977.

T.M. Hasan, “Memperingati Satoe Tahoen Berdirinja NRI”, dalam Boekoe Satoe Tahoen NRI di Soematera 7-8-1945-17-8-1946, Pematang Siantar: Pemerintah Peosat Soematera, 1946.

Teuku Mohammad Isa (ed.), Mr Teuku Moehammad Hasan : Dari Aceh  ke Pemersatu Bangsa, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 1999.

Van Der Wal, S.L.,  “Officieele Bescheiden betreffende de Ned.Indie Betrekkingen 1945-1950”, Enquette Commissie Regeringsbeleid 1940-1945, Terugkeer naar Ned. Indie. Martinus Nijhoff-s`Gravenhage, 1972.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


* Penulis adalah Dosen Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Sastra USU dan  Sekretaris Umum MSI Sumut

[1]Sofyan Effendi, Transkrip Wawancara dengan Mr.T.M Hasan, Brastagi, 1 Agustus 1990, hlm. 9; Koesno Diprojo, Himpunan Undang Undang, Praturan-peraturan, penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1945, Jakarta, 1955, hlm. 117-120.

[2] Beliau diangkat sebagai Gubernur Sumatera atas usul Dr. Amir yang  menjadi anggota Panitia Kecil, bertugas memberikan pertimbangan tentang beberapa hal pada Presiden,  dengan pertimbangan ia berpengalaman dalam urusan pemerintahan karena pernah bekerja di Kantor Gubernur Sumatera zaman Belanda dan Jepang. Tentang Riwayat Pekerjaan Mr. T. M. Hasan masa kolonial Belanda dan Jepang baca,  Teuku Mohammad Isa (ed.), Mr Teuku Moehammad Hasan : Dari Aceh  ke Pemersatu Bangsa, Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 1999, hlm.18-58.

[3]Tugas Brondgeest diberi nama Operasi Status. Ia beserta lima orang lainnya diterjunkan di dekat Pangkalan Brandan. Dalam tempo singkat Brondgeest telah membangun markasnya di Hotel De Boer Medan.  Brondgeest kemudian melakukan kontak dengan Dr. Beck dan Bruggeman, bekas gubernur dan Residen Sumatera Timur dan merekrut bekas prajurit K.N.I.L.  S.L Van Der Wal, “Officieele Bescheiden betreffende de Ned.Indie Betrekkingen 1945-1950”, Enquette Commissie Regeringsbeleid 1940-1945, Terugkeer naar Ned. Indie, Lampiran 67, hlm. 126.

[4]Tentang pembentukan B.P.I. baca Kementerian Penerangan R.I.,  Republik Indonesia Propinsi Sumatera Utara, Jakarta:  Kementerian Penerangan, 1953, hlm.  29.

[5]Dekrit itu menetapkan 10 orang residen di seluruh Sumatera. Sofyan Effendi, op.cit., hlm. 26; Biro Sejarah Prima, Medan Area Mengisi Proklamasi, Badan Musyawaran Pejuang Republik Indonesia Medan Area, Medan : 1976, hlm. 150 dan 749.

 

[6]Sofyan Efendi, op. cit., hlm. 26; Biro Sejarah PRIMA, op. cit., hlm. 150 dan 749; Jarah Dam II Bukit Barisan, Sekitar Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 di Sumatera Utara, Medan: hlm. 95-96;  Anthony Reid,  “The Birth of the Repub1ik in Sumatra” dalam Indonesia, No 12. (Oktober ), Cornell Modern Indonesia Project, 1971., hlm. 46; Teuku M. Isa (ed.), op. cit., hlm. 256.

[7]Teuku M. Isa (ed.), op. cit., hlm. 305.

[8]Ibid., hlm. 310.

[9]Sofyan Efendi, op. cit., hlm. 35.

[10]Teuku M. Isa (ed.), op. cit., hlm. 286-287.

[11]Instruksi lengkap dari Dr. A.K. Gani dapat dilihat dalam Departemen Penerangan Republik Indonesia, 20 Tahun Indonesia Merdeka, Jilid III, hlm. 302.

[12]Tentang nama –nama anggota DPS lihat Kementerian Penerangan R.I., op.cit., hlm. 107.

[13]Laporan tentang Sidang DPR Sumatera dapat dilihat dalam Ibid., hlm. 103-107; Osman Raliby, , Documenta Historica, Jakarta: Bulan Bintang, 1953, hlm. 297-298; Komando Antar Daerah Sumatera , Almanak Sumatera,  Medan: Panitia Almanak Nasional Sumatera, 1969, hlm. 200-203; Pemerintah Poesat Soematera, Boekoe Satoe Tahoen Pemerintah NRI di Sumatera, Pematang Siantar, 1946, hlm. 220-223.

[14]Tentang pembentukan departemen dan jawatan pemerintahan baca, Teuku M. Isa, op. cit., hlm. 383-410.

[15]T.M. Hasan dalam Pemerintah Poesat Soematera, op.cit., hlm. 13-14.

[16]Rufinus Lumbantobing, dalam Pemerintah Poesat Soematera, op. cit.,  hlm. 22-23.

[17]Teuku M. Isa (ed.), op. cit., hlm. 386-387.

[18]Nama Medan Area populer sejak pasukan Inggris (1 Desember 1945)  memperkuat kedudukannya di kota Medan, dengan menentukan batas-batas daerah kekuasaannya. Di berbagai sudut pinggiran kota Medan di daerah kekuasaan Inggris, terpampang papan-papan yang berisi tulisan Fixed Boundaries of protected Medan Area. Biro Sejarah Prima, op.cit.,  hlm. 250.

[19]Edisaputra, Sumatera dalam Perang Kemerdekaan: Perlawanan Rakyat Semesta Menentang Jepang, Inggris dan Belanda,Jakarta: Yayasan Bina Satria ’45, 1987, hm. 165-167.

[20]Osman Raliby, op.cit., hm. 54; Biro Sejarah Prima, op.cit., hlm.  243-244.

[21]Biro Sejarah Prima, op. cit.,  hlm. 250.

[22] Kementerian Penerangan R.I., op. cit., hlm. 42.

[23]Tentang Peristiwa Siantar Hotel, baca Marah Imam, “Nasib Nica di Siantar Hotel”, dalam Soenting Masyarakat, Pematang Siantar: Badan Penjantoen Barisan Rakjat, 1946, hlm. 2-9.

[24]Edi Saputra, Bedjo Harimau Sumatera Dalam Perang kemerdekaan, Jakarta: Yayasan Bina Satria, 1985, hlm. 72-77.

[25]Kementerian Penerangan RI, op. cit., hlm. 42.

[26]Michael van Langenberg, “National Revolution in North Sumatera: Sumatera Timur andTapanuli 1942-1950”, Disertasi Tidak diterbitkan,  University of Sidney, 1976. hlm. 314.

[27]Biro Sejarah Prima, op. cit., hlm. 248-250.

[28]Nas Sebayang, Sejarah Perjuangan Kemerdekaan  di Sumatera Utara, memoar, tanpa tahun, hlm. 114.

[29]George McTurnan Kahin, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kementerian Pelajaran Malaysia, 1980, hlm. 196.

[30]Team Asistensi Pangdam II BB, Sejarah Perjuangan Komando Daerah MiliterII Bukit Barisan 1945-1949 Jilid I, Medan: Dinas Kodam II BB, 1977 , hlm. 175.

[31]Nas Sebayang, op. cit.,  126-127.

[32]Helius Syamsuddin,dkk., Menuju Kesatuan Negara Pasundan, Jakarta: Depdikbud, 1992.

[33]Biro Sejarah Prima, op. cit,  hlm. 425-428.

[34] Goerge McTurnan Kahin, op. cit., hlm. 201, catatan No. 22.

[35] Kementerian Penerangan RI, op. cit., hlm.  127; Waspada, 22 September 1947.

[36]Biro Sejarah PRIMA, op. cit., hlm. 425-429.

[37]Hatta tiba di Bukit Tinggi dari Jakarta pada tanggal 26 Juni 1947, bersama sama dengan 20 pejabat Pemerintahan pusat dengan tugas menyelidiki kondisi pemerintahan dan pertahanan di Sumatera, Lihat Kementeraian Penerangan RI, op. cit., hlm. 153; Abu Bakar Lubis, “Masa Revolusi Yang Terkenang” , tanpa tahun dan penerbit, hlm. 161-173.

[38]Pemerintah Belanda memandang Republik dan pendukungnya  sebagai pengacau keamanan atau lebih tegas disebut sebagai  ekstrimis yang harus ditindak dengan aksi polisionil. Sementara Republik memandang tindakan Belanda itu sebagai upaya untuk mengeleminir Republik Indonesia. Karena itu tindakannya dimaknai sebagai Agresi Militer. Tentang latar belakang Aksi Polisionil Belanda, baca George McTurnan Kahin, op. cit., hlm. 206-213.

[39]H.C. Zwitser, Documenta Betreffende de Erste Politionele Actie (20/21 Juli-4 Agustus 1947), s`Gravenhage, 1983, hlm. 86, 115-117, 146-149; M. Said, “Dokumentasi Resmi Belanda Masa Bentrok Fisik dengan Indonesia”, dalam Waspada, 5 Desember 1984.

[40]Maraden Panggabean, Berjuang Dan Mengabdi, Jakarta: Sinar Harapan, 1993. hlm. 80-81.

[41]Team Asistensi Pangdam II/BB,  op. cit., hlm. 316.

[42]Ibid., hlm. 89.

[43]Untuk keterangan detail tentang pembagian wilayah operasi dan struktur TNI, baca A.H. Nasution, Memenuhi Panggilan Tugas Kenang-Kenangan di  Masa Gerilya,  Jilid II A, Jakarta: Gunung Agung, 1982, bab I, Hasan Basrie, Z.T., Perang Kemerdekaan II di Tapanuli, tanpa tahun dan penerbit, hlm. 10-13; Kementerian  Penerangan R.I., op. cit., hlm. 1953.

[44]Hasan Basrei Z.T., op. cit. hlm. 10-13.

[45]Konsep perang gerilya untuk pertama kali dicetuskan oleh Abdul Haris Nasution yang pada saat itu sebagai Komandan Divisi Siliwangi. Dalam setiap pertempuran, pasukannya tidak pernah menerapkan pertahanan linear, tapi menerapkan konsep pertahanan melingkar. Dengan sistem ini pasukannya selalu lebih unggul dari pasukan yang lain dan membingungkan musuh. Pengalaman itulah yang kemudian dijabarkan dalam Perang Rakyat Semesta pada perang kemer­dekaan kedua. Konsep perang gerilya ini kemudian ditetap­kan sebagai strategi dasar dari TNI dan dinstruksikan pada tanggal 9 November 1948 sebagai Perintah Siasat Nomor I dari Panglima Besar Angkatan Perang.  A.H. Nasution, op. cit., hlm. 40.

 

[46]Komandan Batalyon B, Instruksi Operasi No. 008/Kat/KG.49, tgl. 1 Djuli 1949

[47] Keterangan detail tentang serangan gerilya TNI tersebut  baca, Mhd. Yusuf (Komandan Compi XIX Batalyon V B Resimen II Divisi X T.N.I., “ Laporan Pekerdjaan Compi XIX di Front Resimen V”, Pangkalan Brandan, 31-1-`49, Lampiran Surat Ketua A.V.R.O.S. (C.C.J. Maasen) kepada Adviseur van Kabinet H.V.K. (Jhr. Mr. Th. Baud), Medan, 12 Agustus 1949; F.J.J. Dotjes, Kroniek 1948-1949, Amsterdam, Oostkust  van Sumatra Instituut, 1950,  hlm. 11.

[48]Langenberg, op. cit.,  hlm. 761; Djamin Ginting, Bukit Kadir, Medan: CV Umum,1962,hlm. 184.

[49]Forum Komunikasi Ex Sub Territorium VII Komando Sumatera, Perdjuangan Rakyat Semesta Sumatera Utara, tanpa tahun dan penerbit, hlm. 312.; Hasan Basri Z.T., Laporam Dari Pinggang Sinabung, tanpa tahun dan penerbit, hlm. 102.

[50]Ibid., hlm. 102; Forum Komunikasi, op. cit., hlm. 310-316, 369; Surat Ketua A.V.R.O.S., (C.C.J., Maasen). loc.cit.

[51]Langenberg,  op. cit.,  hlm. 742-743.

[52]Team Asistensi Pandam II/BB, op. cit., hlm. 596.

[53]Tentang Proses Runtuhnya NST baca, Suprayitno, Mencoba Lagi Menjadi Indonesia, Dari Federalisme ke Unitarisme: Studi Tentang Negara Sumatera Timu 1947-1950r, Yogjakarta: Yayasan Untuk Indonesia, 2001.

Nov
28

Menggugat Konsep  Pahlawan

Waspada, Kamis, 12, Nopember 2009

(Suprayitno)[1]

Pengantar

Indonesia sebagai sebuah nation (bangsa) telah memiliki riwayat sejarah yang cukup panjang. Ketika masih bernama “Nusantara”,  sederet komunitas-komunitas politik dalam format monarkhi (kerajaan) telah berdiri, sebut saja Melayu, Sriwijaya, Aceh, Singosari, Majapahit, Mataram, Goa, Ternate, Bugis, Tidore dan lain-lain. Komunitas politik itu telah  membina dan mempersatukan berbagai kelompok suku bangsa, hingga datangnya kekuatan Kolonial Belanda mempersatukan berbagai wilayah itu dengan nama Hindia Belanda.

Hadirnya kekuatan Belanda, memunculkan gerakan kebangsaan untuk menuntut kemerdekaan Indonesia. Persatuan dan kerjasama lintas etnik dan kelompok masyarakat berhasil menghantarkan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan tahun 1945. Sejak itu, Indonesia sebagai nation state telah berdiri. Itu berarti Indonesia sebagai sebuah negara bangsa telah berusia 60 tahun lebih dan telah dipimpin oleh 6 orang presiden sebagai kepala Negara. Dalam masa 60 tahun itu  kita telah memiliki ratusan pahlawan nasional dengan bermacam jenis/gelar seperti, Pahlawan Perintis Kemerdekaan, Pahlawan Revolusi dan lain sebagainya.

Namun demikian mengapa dalam rentang waktu yang panjang, dan dengan ratusan Pahlawan nasional yang sengaja dijadikan symbol untuk diteladani, Indonesia tidak mampu keluar dari deraan krisis yang berkepanjangan, malah yang muncul adalah anak bangsa yang saling bantai, dan saling bunuh demi mempertahankan prinsip dan egosentrisme yang akhirnya melakukan konflik horizontal dan sekaligus konflik vertical ditengah-tengah penderitaan rakyat yang tidak berkesudahan; penggusuran dan pencarian lapangan pekerjaan sambil berpacu dengan naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Dimanakah urgensinya ratusan pahlawan nasional yang telah diangkat dengan banyak menghasilkan dana itu?

Berdasarkan itulah, paling tidak ada dua asumsi dasar kenapa dipilih tema tersebut: Pertama, barangkali ada yang salah dalam penilaian seorang diangkat menjadi Pahlawan. Kesalahan itu bisa jadi terletak pada konsep pahlawan itu sendiri. Karena kosep pahlawan merupakan sebuah “jaring“ atau kerangka untuk dijadikan indicator  mengukur tindakan seseorang yang dapat dikategorikan sebagai pahlawan. Jika jaring atau kerangka itu salah, maka salah pula kita menetapkan orang sebagai pahlawan. Oleh karena itu, bila asumsi ini benar maka kita perlu menggugat kembali konsep kepahlawanan tersebut. Kedua, Jika asumsi pertama salah tentu aplikasi atau implementasinya yang tidak benar. Dalam konteks ini kita sering mendengar dalam setiap tanggal 10 november diadakan ritual peringatan hari pahlawan yang selalu dibarengi dengan anjuran untuk “ Menghargai Jasa Para Pahlawan “disertai tabur bunga ke makam pahlawan dan mengunjungi keluarga para pahlawan dengan memberikan santunan. Jika demikian pantaslah kita memaknai hari pahlawan itu, yaitu pahlawan hanya di hargai, bukanlah diteladani. Dengan begitu ada yang salah dalam proses pewarisan nilai kepahlawanan bagi generasi muda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Akibatnya jelas kita tidak mampu meneladani sikap para pahlawan kita sebagai modal untuk menata kehidupan bangsa dimasa depan. Disamping itu rupanya para pahlawan juga hanya dipandang sebagai symbol kebanggaan sebuah komunitas/golongan dan lebih ironis lagi sebagai kebanggaan keluarga, bukan sebagai symbol dan teladan bagi bangsa Indonesia.

Konsep Pahlawan

Tidak gampang mengusulkan dan menentukan seseorang untuk menjadi pahlawan., apalagi pahlawan nasional. Barangkali tindakan seseorang hanya dapat berguna bagi keluarga, lingkungan etnik atau sosialnya, karena itu ia hanya menjadi pahlawan bagi keluarga atau lingkungan sosial dan eniknya. Untuk menjadi pahlawan nasional, tindakan dan perbuatannya harus dapat diukur dengan indikator-indikator atau kriteria sebagai berikut;

A.  Warga Negara Republik Indonesia yang telah meninggal dunia dan semasa   hidupnya

1) Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau

2) Telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan dalam bidang lain untuk mempertahankan kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan/atau

3) Telah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat mendatangkan kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa dan negara.

B. Perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan yang luas dan berskala nasional.

C. Memiliki konsistensi sikap perjuangan.

D. Memiliki jiwa dan semangat nasionalisme yang tinggi.

E. Tidak pernah menyerah pada pihak lawan/musuh dalam perjuangan.

F.Dalam riwayat hidupnya tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dapat merusak nilai jasa perjuangan.[2]

Dari kriteria itu, dapat dikatakan bahwa pahlawan nasional adalah seorang tokoh yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya telah melakukan tindak kepahlawanan sebagaimana disebut dalam kriteria diatas dan tindak kepahlawanannya dapat dijadikan teladan bagi bangsa dan negara.  Tentu saja diluar itu dan yang paling penting adalah fakta sebagai bukti adanya tindakan-tindakan yang sesuai dengan kriteria dimaksud.  Kriteria-kriteria itulah yang dimaksud dengan konsep pahlawan. Konsep pahlawan ini dimaksudkan sebagai jaring untuk menyaring fakta / bukti historis tindakan seseorang yang diusulkan sebagai calon pahlawan nasional.

Beberapa Catatan Kritis

Dalam realitasnya, ada beberapa nama pahlawan nasional dikemudian hari digugat kembali oleh sebagaian masyarakat, boleh jadi karena ditemukan fakta-fakta baru yang justru menunjukkan tindakan mereka dimasa lampau bertentangan dengan kriteria kepahlawannya. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini kami memberikan cacatan kritis terhadap beberapa butir dari kriteria kepahlawanan yang selama ini telah dipakai sebagai alat untuk menjaring calon-calon pahlawan dari seluruh pelosok negeri.

  1. Pahlawan adalah manusia biasa yang tidak pernah luput dari permasalahan dan terjerumus dalam melakukan kesalahan. Karena itu, kriteria (F) harus mendapat prioritas utama dalam meneliti riwayat hidup seorang calon pahlawan. Seorang calon pahlawan mungkin melakukan tindakan yang menurutnya benar ketika itu demi kepentingan perjuangan menegakkan kemerdekaan Indonesia, tetapi salah atau malah merugikan kelompok masyarakat lain. Harus ada penjelasan lanjutan daripada kriteria tersebut misalnya konteks waktu dan ruang dari tindakan calon pahlawan. Benar dan salah mungkin bisa berlaku dinamik dalam konteks perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Jika tidak ada penjelasan itu, dikhawatirkan kriteria ini akan menggiring kita untuk mengkultuskan seorang pahlawan dan menyembunyikan hakekat sebenarnya bahwa pahlawan adalah manusia biasa. Atau kita terus akan dihadapkan dengan “gugatan” terhadap pahlawan yang sudah kita tetapkan, karena munculnya isu HAM, Otda, dan lainnya seiring dengan terjadinya perubahan sosial-politik yang terjadi dalam masyarakat Indonesia hari ini.
  2. Kriteria (A) yang menyatakan pahlawan haruslah warga Negara Indonesia, juga harus direvisi, karena Indonesia sebagai “nation state” baru ada 1945 dan setelah itu baru dibuat undang-undang tentang kewarganegaraan. Bagaimanakah status kewarganegaraan Sisingamangaraja XII Pangeran Diponegoro, Teuku Umar, Sultan Hassanudin dan lain lain yang telah dijuluki Pahlawan Nasional. Kriteria yang lebih bijak adalah “warga Negara Indonesia dan atau seseorang yang lahir di daerah yang yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan R I. Dengan Kriteria ini kita masih tetap bisa menerima pahlawan yang telah ditetapkan.
  3. Kriteria (B) perjuangan yang dilakukannya mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Mengingat banyak tokoh yang telah diusulkan  kabur dampak perjuangannya, dan terbatas pada skala lokal, maka kata nasional pada kriteria (B) tersebut perlu ditinjau ulang. Selama ini, ditafsirkan bisa lentur seperti karet, tergantung pada siapa yang menafsirkannya. Fakta-fakta perjuangan seorang calon pahlawan harus benar-benar diteliti dan perlu disosialisasikan secara nasioanal agar masyarakat luas mengetahui dan memberikan penilaian atas calon yang diusulkan.
  4. Kriteria (E) tidak menyerah pada lawan/musuh dalam perjuangan, juga menimbulkan tafsiran yang berbeda. Menyerah dalam kontek sebagai strategi untuk menyelamatkan/menghindarkan banyak jatuh korban, tentu lebih mulia dari sisi kemanusiaan daripada berjuang sampai mati konyol. Di sisi lain, banyak pahlawan kita juga dalam riwayat perjuangannya “menyerah” walaupun mungkin itu karena ditipu oleh Belanda. Oleh karena itu criteria (E) ini perlu diberikan keterangan  dengan memberikan penjelasan yang lebih masuk akal.
  5. Dengan berbagai kelemahan yang ada pada kriteria pahlawan tersebut ternyata proses implementasinya selama ini juga mengalami distorsi. Dalam butir pertama kriteria (A-1) yang berbunyi “telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata/perjuangan politik/perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai/merebut/mempertahankan/mengisi kemerdekaan“, terkesan tidak diaplikasikan semua. Para peserta diskusi dan para narasumber dalam seminar tentang pahlawan, mengamati bahwa seseorang diangkat menjadi pahlawan hanya yang berjuang mencapai, merebut dan mempertahankan kemerdekaan (perjuangan bersenjata). Ini berarti seolah-olah menutup pintu bagi orang-orang yang berjuang untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Padahal periode mengisi kemerdekaan telah mencapai setengah abad lebih. Ada banyak aspek atau bidang yang dilakukan warga Negara Indonesia yang mungkin saja dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa atau mensejahterakan bangsa Indonesia dari kehancuran. Karena itu kriteria (A) point pertama perlu diimplementasikan dengan utuh agar muncul pahlawan dalam bidang olahraga penyelamat lingkungan, pemberantas korupsi, budaya dan sebagainya.
  6. Aktualisasi dan implementasi nilai-nilai kepahlawanan bagi generasi muda dan masyarakat umumnya perlu ditinjau ulang. Sekali lagi anjuran-anjuran dalam  peringatan hari pahlawan dengan kata-kata “menghargai jasa pahlawan” harus diganti “meneladani sikap dan nilai pahlawan”. Meneladani bermakan  kita harus bisa mengambil hikmah dari masa lampau, sebagai solusi untuk mengatasi problem bangsa di masa sekarang dan masa depan. Kalau menghargai berarti kita memperingati hari pahlawan hanya untuk masa lampau, yakni dengan hanya melakukan’ bagaimana menghargai keluarga para pahlawan dan sekedar melakukan ritual tabur bunga di taman makam pahlawan, setelah itu selesai.
  7. Sejalan dengan point 7,  maka proses pewarisan nilai-nilai pahlawan terkait erat dengan proses pembelajaran Sejarah, baik di tingkat SD, SMP, SMA dan PT. Karena itu perlu dilakukan perubahan dalam mekanisme pembelajaran/metode belajar sejarah dari yang berorientasi pada penghafalan fakta-fakta dan nama tokoh dan peristiwa ke penjelasan secara prosesual (cusalistik) setiap peristiwa sejarah, khususnya tentang tokoh-tokoh pahlawan nasional, termasuk proses pengangkatannya. Ini bermakna menggiring setiap siswa untuk berpikir rasional dan kreatif. Dengan kata lain, para siswa harus dijadikan subjek dalam proses pembelajaran sejarah, bukannya hanya dijadikan objek. Mungkin perlu dibuat mata pelajaran khusus mengenai Pahlawan Nasional agar pewarisan nilai kepahlawanan berjalan efektif.
  8. Masih terkait  dengan point 7, maka perlu dilakukan penelitian, penulisan dan publikasi tentang ;  Sejarah Para Pahlawan, khususnya di Sumatera Utara dan Sejarah Nama-Nama Tempat/Gedung Pelayanan Publik dan Nama Jalan yang memakai nama-nama tokoh pejuang atau pahlawan bangsa. Semua itu dapat dijadikan sebagai bahan pengajaran sejarah, khususnya untuk mewariskan nilai-nilai kepahlawanan bangsa bagi generasi muda.
  9. Jika kita sepakat bahwa Nilai Kepahlawanan masih penting dan berguna bagi mengatasi problem kekinian kita, maka sepatutnya dilakukan pewarisan nila kepahlwanan terhadap para pemimpin yang sekarang sedang memegang kendali perjalanan bangsa Indonesia. Merekalah yang seharusnya meneladani sikap dan tingkah laku para pahlawanan bangsa karena pemimpin harus menjadi tauladan bagi generasi muda dan rakyat Indonesia. Dengan begitu proses pewarisan nilai kepahlwanan akan berjalan seiring sejalan dengan proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah. Apabila murid dijejali dengan keharusan menjunjung sikap kebersamaan dan mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan individu dan golongan sebagaimana dilakukan para pahlawan nasional, sementara para pemimpin bangsa sibuk memupuk semangat dan kepentingan golongan, maka sia-sialah proses pewarisan nila kepahlawanan yang dilalukan disekolah-sekolah terhadap para siswa. Karena generasi muda akan dihadapkan pada pertentangan antara yang idealistic dan realistic.
  10. Adanya pertentangan itulah yang menyebabkan ratusan pahlawan nasional yang sudah diangkat itu menjadi sia-sia, seolah tidak bermakna dalam mengatasi persoalan bangsa yang terus berlangsung hingga hari ini. Kita pantas bertanya, adakah penjualan saham-saham BUMN kepada pihak asing sesuai dengan sikap dan tindakan para pahlawanan kita?
  11. Dalam proses pengusulan setiap calon pahlawan nasional harus dilampirkan daftar riwayat hidup dan perjuangan tokoh tersebut yang disusun secara sistematis, ilmiah dan berdasarkan data-data yang akurat. Persayaratan itu hanya dapat dilakukan dan dinilai oleh profesi sejarawan akademik. Berdasarkan hal itu sudah sepantasnya dimasukkan perwakilan MSI atau Departemen Ilmu Sejarah dari Perguruan Tinggi dalam keanggotaan Badan Pembina Pahlawan Derah (BPPD) di seluruh Indonesia termasuk di Sumatera Utara.
  12. Sesuai dengan point 9, maka dalam setiap seminar mengenai calon pahlawan yang akan diusulkan seharusnya membahas atau mengkritisi sebuah laporan kajian ilmiah tentang riwayat hidup dan perjuangan seorang calon pahlawan yang diusulkan bukan sekedar membahas kertas-kertas kerja/makalah yang bersifat simplistic dan simbolik sekedar mencari dukungan “bahwa peserta seminar setuju si calon diusulkan”. Dengan demikian proses pertama jika hendak mengusulkan calon pahlawan haruslah membuat penelitian/kajian ilmiah tentang calon dimaksud baru kemudian diseminarkan untuk mencari masukan-masukan dan pandangan dari peserta seminar apakah calon tersebut pantas diusulkan sebagai calon pahlawan nasional.

[1] Sekretaris Umum MSI Cabang Sumatera Utara/Dosen Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Sastra USU

 

[2] Pidato Sambutan Menteri Sosial (Bachtiar Chamsyah, S.E.,) Pada Acara Seminar Nasioanl Perang Sunggal, Medan, Juli 2004, hlm. 4-5.

Nov
27

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!